DPRD Makassar Sahkan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rapat Paripurna di DPRD Makassar beberapa waktu lalu.

Rapat Paripurna di DPRD Makassar beberapa waktu lalu.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com-DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar menandatangani pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan barang milik daerah pada rapat paripurna di DPRD Makassar, Jumat 22 Desember 2017. Ranperda yang telah ditetapkan sebagai perda tersebut merupakan pengganti perda nomor 1 tahun 2008.

Juru bicara pansus ranperda tersebut, Zainal Beta menjelaskan ranperda yang telah ditetapkan sebagai perda itu merupakan pengganti perda nomor 1 tahun 2008 dimana perda sebelumnya itu sudah tidak relevan lagi dengan dinamika dan perkembangan pengelolaan barang milik daerah dewasa ini.

“Dua pasal yang mengalami penyempyrnaan yakni pasal 364 bab 10 pemindahantanganan, dimana di pemermendagri tidak relevan karena aparatur sipil negara yang dapat membeli kendaraan dinas tanpa melalui pelelangan. Hal tersebut tidak terdapat di Pemerintah Kota Makassar,”ujar Zainal.

Selain itu, terdapat pula penyempurnaan pada pasal 551 bab 20 tentang ketentuan lain, dimana di permendagri tidak relevan karena mengatur pembentukan perda, kewenangan pusat untuk penilai appraisal dan pengelolaan aset desa.

Dengan telah disahkannya ranperda tersebut menjadi perda maka pansus berharap perda ini akan berjalan efektif dan dilaksanakan dalam penyelengraan pembangunan di Kota Makassar.(**)