Proses Hukum Menanti Kontraktor jika Dilibatkan Kelola Dana Desa

Ilustrasi Dana Desa. (foto: int)

Ilustrasi Dana Desa. (foto: int)

SIDRAP, DJOURNALIST.com – Indikasi kuat adanya sejumlah Kepala Desa (Kades) di daerah yang melaksanakan program pembangunan fisik melalui bantuan dana desa dari pusat dengan melibatkan pihak kontraktor dipastikan akan diproses hukum.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Eko Putra Sandjojo, melalui running teks disejumlah TV swasta nasional beberapa waktu lalu, meminta kepada seluruh Kades se Indonesia untuk tidak mempihak ketigakan pembangunan desa melalui kontraktor.

Bila ada Kades ditemukan seperti itu, pihaknya meminta kepada aparat berawjib untuk memproses sesuai aturan hukum yang berlaku, karena anggaran pembangunan itu harus diswakelolakan dan dikerjasamakan dengan masyarakat desa setempat.

Seperti hasil temuan masyarakat di daerah ini, terindikasi kuat ada sejumlah Kades yang dinilai nekat melanggar ketentuan itu, sehingga pihak petugaspun wajib hukumnya segera memproses hukum Kades yang bersangkutan.

Direktur Eksekutif LSM Komite Masyarakat Pemantau Legislatif dan Eksekutif (Kompleks) Sidrap, Putra Mahliah, menilai sikap Kades tersebut dinilai telah melanggar aturan yang tidak memberdayakan masyarakatnya untuk mengelola anggaran secara bersama.

Menurutnya, bantuan dana desa yang bersumber dari APBN itu, programnya jelas melibatkan sejumlah instansi, seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) selaku Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah  (TP4D), dan pihak Kepolisian setempat selaku pengawas pengelolaan kegiatan, serta Inspektorat Kabupaten.

“Aneh rasanya kalau ada Kades yang tetap nekad melanggar aturan itu, sementara institusi yang terlibat mengawasinya berfungsi sebagai apa. Kalau seperti itu, diduga kuat terjadi kesepakatan jahat antara pengawas dan dan yang diawasinya,”ujar Putra, Rabu 27 Desember 2017. (**)