DPRD Sulsel Sepakati Tunjangan Kinerja OPD Berlaku Januari 2018

Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Wawan Mataliu

Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Wawan Mataliu.

MAKASSAR, DJOURNALIST. com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menyepakati penghapusan tunjangan pakasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diganti menjadi tunjangan kinerja (Tukin) organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami di DPRD sudah menyepakati bahwa Tukin OPD berlaku Januari 2018.Jadi tidak ada lagi pakasi yang selama ini berlaku di ASN, “ujar Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel, Wawan Mataliu kepada Djournalist. com, Jum’at 29 Desember 2017.

Menurutnya penghapusan pakasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dinilai sangat tepat. Pasalnya Tukin lebih tepat, sasaran dalam memberikan tambahan penghasilan bagi OPD sebab berdasarkan kinerja.

“Kalau kinerja OPD bagus. Pasti berdampak pada tambahan penghasilan, “jelas politisi dari Fraksi Hanura ini.

Dijelaskan, kinerja OPD itu dapat diketahui bagus tidaknya berdasarkan absensi. Sehingga bila ada OPD malas bekerja maka berdampak pada penghasilan yang akan dicapai.

“Saya tidak begitu hafal berapa nilai tunjangan tambahan itu. Karena ada klasternya. Misalkan kepala dinas tipe A meraih Rp 20 juta, tipe B Rp 15 juta, dan tipe C Rp 13 juta, “ucap Wawan.

Namun, anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel ini mengaku anggaran yang dipersiapkan untuk Tukin senilai Rp 600 miliar yang berasal dari APBD Pokok 2017.(**)