Tunjangan Naik, 33 Mobil Operasional Anggota DPRD Sulsel Ditarik

Mobil operasional anggota DPRD Sulsel yang masih terparkir di halaman DPRD

Mobil operasional anggota DPRD Sulsel yang masih terparkir di halaman DPRD.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com-Pemerintah Sulawesi Selatan menarik semua mobil operasional anggota DPRD Sulawesi Selatan. Penarikan itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keungan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aturan itu merekomendasikan dinaikkannya tunjangan setiap anggota dewan, termasuk tunjangan transportasi. Sehingga setiap anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mendapatkan mobil operasional diminta untuk segera mengembalikannya.

Kenaikan tunjangan transportasi itu dianggap sudah mewakili setiap mobil operasional yang digunakan anggota DPRD Sulawesi Selatan.

Wakil Ketu Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel Imbar Ismail mengatakn, ada 33 mobil operasional yang digunakan oleh anggota DPRD Sulawesi Selatan. Semua mobil operasional itu harus dikembalikan.

“Saya sudah lama kembalikan. Bahkan saya yang pertama,”ujar politisi dari Fraksi Hanura ini, Jum’at 29 Desember 2018.

Bahkan ia mengaku, tidak mempermasalahkan penarikan mobil operasional tersebut. “Tidak apa – apa. Kita memang kerja sesuai aturan,” katanya.

Sementara itu, besaran kenaikan tunjangan anggota DPRD Sulawesi Selatan mencapai Rp 12.800.000. “Tunjangan operasional saya Rp 12 Juta. Sebelumnya tidak ada, jelasnya.

Informasi yang dihimpun 33 mobil operasional  anggota DPRD Sulawesi Selatan ini selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi. Kemudian dibawah ke mess Pemprov di tiga daerah. Yaitu Jakarta, Bali, dan Jogjakarta untuk digunakan sebagai mobil operasional. (**)