44 Ribu Warga Sulawesi Selatan Belum Melakukan Perekaman E-KTP

Kepala Diskudcapil Dalsik dan KB Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele

Kepala Diskudcapil Dalsik dan KB Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP di Sulawesi Selatan masih belum tuntas. Hingga tahun ini, proses perekaman baru 98 persen dari total 6,8 juta calon pemilih di Pilkada 2018.

“Dari 394 ribu yang belum masuk data base di kami. Kini sudah berkurang mencapai 44 ribu orang,”ujar Komisioner KPU Sulawesi Selatan Mardiana Rusli saat memaparkan perkembangan pemilih di Pilkada 2018 di kantor sekretariat KPU Sulawesi Selatan, Jalan AP. Pettarani, Senin 16 April 2018.

Ia mengungkapkan, ditemukannya pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP karena banyak faktor. Pertama, tidak jelasnya identitas mereka dan kedua, kesulitan mendapatkan akses.

“Seperti yang terjadi di lapas, RS Dadi, dan di Suku Kajang, Kabupaten Bulukumba,”katanya.

Saat ini, lanjut Mardiana data calon pemilih di Sulsel per 31 Desember 2017 lalu mencapai 6,8 juta pemilih. Setelah dilakukan sinkronisasi data berkurang mencapai 6,7 juta pemilih. Kemudian dilakukan pemutakhiran mencapai 5,9 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS).

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono berharap, Diskudacapil bersama KPU Sulawesi Selatan saling bersinergi dalam melakukan pendataan pemilih. Sebab waktu pemilihan sudah semakin dekat yaitu tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

“Saya berharap tak satu pun warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Toh, kalau memang masih ada kendala dilapangan harus tetap berupaya mencari jalan keluarnya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa apa boleh buat,”katanya.

Adapun Kepala Diskudcapil Dalsik dan KB Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele menambahkan, pihaknya belum melakukan perekaman e-KTP di tiga lokasi itu karena banyaknya kendala yang ditemui. Misalnya yang terjadi di Kajang. Warga setempat tidak mengizinkan bila assesoris mereka dicabut untuk sementara. Diketahui, suku Kajang dikenal kerap menggunakan pakaian serba hitam.

“Ada sekitar 70 ribu suku kajang belum melakukan perekaman e-KTP,”ucapnya.

Sedangkan di lapas, koordinasi yang membingungkan antara pihaknya dengan Kemenkumham setempat. Dimana mereka menganggap usia 17 tahun belum bisa dilakukan perekaman e-KTP. Yang boleh dilakukan perekaman adalah usia 18 tahun. Hal lain, mengenai identifikasi. Apakah yang bersangkutan asal daerah ini atau bukan. Sementara Diskudcapil melihat dari segi domisilinya.

“Perbedaan persepsi,”katanya.

Kendala lain yang dijumpai adalah minimnya jaringan bagi daerah-daerah di kawasan pegunungan dalam melakukan perekaman e-KTP.

“Tapi kami tetap berupaya agar mereka dapat melakukan perekaman e-KTP. Sebab untuk pemilih pemula sudah tidak ada masalah,”katanya.

Jumlah pemilih pemula, lanjut Sukarniaty yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada bulan Juni nanti mencapai sekitar 300 ribu orang.(**)