LKPJ DPRD Makassar Rampung Mei 2018

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  untuk pertama kali, membahas gambaran umum terkait LKPJ Anggaran 2017 di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Rabu, 18 April 2018.

Beberapa anggota pansus meminta transparansi data LKPJ terkait realisasi program dan besaran anggaran yang dihabiskan untuk program tersebut.

Rahman Pina selaku Ketua Pansus Ranperda LKPJ menjelaskan, bahwa pembahasan ini masih sepakat gambaran umum LKPJ terkait Program Kerja DPRD Kota Makassar selama tahun 2017.

“Sekarang ini baru gambaran umum tekait LKPJ tahun 2017, seluruh kegiatan pemerintah kota tahun 2017 akan dilaporkan dalam LKPJ ini,” jelas RP.

Ia mengaku, laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pemerintah kota (Pemkot) Makassar punya potensi dan kinerja yang baik.

Namun laporan TAPD tersebut masih perlu dikoreksi dan dibahas secara detail.

“Tapi ini kan laporan dari TAPD. Kita butuh waktu untuk menyelesaikan karena bukan cuma ini yang kita kerjakan, hasilnya nanti kita akan buat rekomendasi untuk diparipurnakan,” jelasnya, kepada djournalist.com via seluler, Kamis 19 April 2018.

“Insya allah minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan. Karena kan kita dikasi waktu selama 30 hari kedepan,” katanya.

Legislator asal Golkar ini mengatakan, berdasarkan pada PP No 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LKPJ tahunan harus rampung sebelum 18 Mei 2018 nanti.

“Makanya setelah ditentukan pimpinan pansus kemarin langsung kita adakan rapat. Karena di undang-undang ini kita hanya punya waktu 30 hari ke depan untuk menyelesaikan laporan,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar itu.

Sementara, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Kota Makassar, Anwar mengatakan berdasarkan PP No 3 Tahun 2007, di dalam LKPJ itu dipaparkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

“Karena yang dibahas di gambaran umum ini, LKPJ adalah tanggung jawab Bappeda, tentu berdasarkan RPJMD. Inilah yang selalu dibahas setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kinerja Pemkot,” ungkapnya. (**)