Ranperda PDAM Makassar Masuk Tahap Revisi

Busranuddin Baso Tika.

Busranuddin Baso Tika.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – ‎ Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Makassar, kembali menggelar pertemua bersama dengan anggota dan Dinas pemerintahan terkait, Senin 30 April 2018.

Dalam pertemuan ini dibahas tentang Draf Perda yang telah dibuat untuk dilakukan revisi bersama pihak terkait.

“Terkait dengan draf Perda yang sementara kita bahas, yha terkait dengan Ranperda yang akan mengatur nanti di PDAM itu kita akan bahas secepatnya secara konfrehensif,” ungkap Ketua Pansus Ranperda PDAM, DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika.

Pansus juga mengupayakan untuk melahirkan Perda yang berintegritas dan memiliki landasan hukum yang kuat, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kendala baik dari pihak PDAM maupun dari DPRD Kota Makassar.

“Karena sesungguhnya, Perda yang ada sekarang di PDAM itu kami anggap bahwa itu sudah kadaluarsa. Itu adanya ditahun 1974, sudah 44 tahun dan ini harus kita bahas segera, harus kita revisi untuk menjawab bagaimana aturan-aturan PDAM itu sendiri kedepannya,” cetus BBT sapaannya.

Terkait Pasal 54 yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang mengundang perdebatan antara Dinas Ketenagakerjaan dan Penyusun Naskah Akademik, BTT minta Disnaker untuk membuat gambaran secara detail terkait Hak dan Kewajiban pekerja.

“Apa yang terjadi antara disnaker dengan penyusun naska akademik itu normatif saja, makanya saya sampaikan tadi bahwa dari Disnaker tolong dibuatkan kami hal-hal terkait hak dan kewajiban para pegawai itu dan ajangan coba-coba keluar dari aturan yang ada,” hatur Ketua DPC Partai PPP Makassar itu.

Saat ditanya terkait Aturan Umum dan Aturan Khusus dalam Ranperda tersebut, BBT menambahkan, “Intinya, semua yang akan kita gunakan adalah tentu ada backup hukum yang ada, karena jika ada sesuatu yang ingin kita lakukan tentu harus ada aturan yang melandasi,” tandasnya. (**)