Peduli Perawat, DPRD Makassar Gelar Diskusi Publik

Peduli Perawat, DPRD Makassar Gelar Diskusi Publik

Peduli Perawat, DPRD Makassar Gelar Diskusi Publik

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kota Makassar, gelar ‘diskusi publik’ dengan tema ‘Pelayanna Keperawatan Bagian Integral Dalam Pelayanan Kesehatan’, di Akademi Keperawatan (Akper) Mappaoudang Makassar, di Jalan Mappaoudang, Jumat 29 Juni 2018. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk program kemitraan bersama masyarakat.

Dalam diskusi publik ini, Sekwan menghadirkan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Makassar, dr Sri Rahmayani, Tim Penyusun Ranperda Perlindungan Perawat, Abd Haris Awi, Ketua PPNI Makassar, Hamzah Tasa dan Anggota DPRD Kota Makassar, Shinta Mashita Molina.

dr. Sri Mahyani, mengaku bahwa pelayanan keperawatan yang ada di sebuah rumah sakit merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai kontribusi terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit.

“Kualitas pelayanan kesehatan tidak akan bisa maksimal jika tidak didukung keberadaan tenaga Perawat. Jadi memang merupakan suatu bagian yang saling terikat,” kata Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Makassar ini.

Ia juga tak mengelak, jika kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keperawatan tidak dapat dilaksanakan secara baik dan optimal jika dalam bekerja perawat tidak dilindungi oleh pemerintah.

“Terkadang pihak Rumah Sakit dalam melakukan perekrutan kerap mengabaikan kualitas termasuk kesejahteraan Perawat. Selain itu, tidak adanya jaminan hukum bagi perawat dalam menjalankan profesinya,” ungkapnya.

Sementara, Hamzah Tasa, mengatakan jika kebutuhan fasilitas kesehatan terhadap tenaga perawat sangat berbanding terbalik dengan yang diterima oleh perawat itu sendiri.

“Kita di PPNI sangat prihatin dengan minimnya perhatian terhadap profesi keperawatan ini. Kasian ilmu dan tenaga mereka yang diganjar (upah) dengan sepihak oleh penyelenggara kesehatan,” kata Ketua PPNI Kota Makassar‎ itu.

Ia meminta agar kualifikasi khusus harus ada bagi penyelenggara pendidikan keperawatan saat ini. Karena banyak lembaga pendidikan yang membuka program dengan mudah, namun tidak memperhatikan kualitas keluarannya.

“Hal tersebut juga menjadi persoalan, lantaran akan banyak tenaga perawat yang tidak terakomodir, sehingga berdampak terhadap murahnya tenaga perawat,” jelasnua.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Shinta Mashita Molina, menegaskan jika pihak selaku legislatif senantiasa berpihak kepada seluruh masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, hal ini memang sudah sejak lama menjadi fokus perhatian kami. Olehnya itu kami di DPRD saat ini tengah menggodok Ranperda Perlindungan Perawat sebagai wujud perhatian DPRD dalam memperjuangkan hak perawat,” tegasnya Sinta, sapaannya.

Dengan kehadiran Ranperda Perlindungan Perawat yang saat ini digarap, maka perawat akan lebih terlindungi hak-haknya dalam bekerja. Sebab dalam menyusun Ranperda pihaknya melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari PPNI, Disnaker, aspek hukum, lembaga pendidikan hingga organisasi yang menaungi perawat.

“Melalui Ranperda ini, maka jaminan terhadap profesi perawat akan lebih baik, mulai dari penetapan upah yang disesuaikan dengan UMP atau UMR, pola rekrutmen yang memiliki standar yang ditentukan pemerintah kota (Dinkes) dan organisasi profesi seperti PPNI, sehingga kompetensi perawat juga bisa terjaga,” ungkap Ketua Pansus Ranperda Perlindungan Perawat ini.(**)