DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Paripurna Bersama Walikota Makassar

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna tentang penjelasan Wali Kota Makassar terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Makassar, Jl. AP Pettarani, Rabu 11 Juli 2018.

Perda yang dimaksud dalam hal ini yaitu :
1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.
2. Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.
3. Ranperda tentang Rumah Susun, dan
4. Ranperda tentang zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta (Golkar) bersama Wakil Ketua, Adi Rasyid Ali (Demokrat), Rudianto Lallo (NasDem) dan Erick Horas (Gerindra).

Rapat dimulai sekitar pukul 14:25 wita dan dihadiri oleh sejumlah legislator dari seluruh fraksi partai politik. Meski demikian masih saja terlihat beberapa kursi kosong disebabkan beberapa diantaranya tidak hadir.

Dalam laporan yang disampaikan saat Paripurna, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menjelaskan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 terkait dengan keuangan daerah seperti realisasi anggaran laporan perubahan saldo anggaran lebih dan sejumlah item lainnya.

“Laporan keuangan selama tahun anggaran 2017 telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK-RI perwakilan provinsi Sulsel,” kata Danny Pomanto saat membacakan Penjelasan terkait empat Ranperda di Rapat Paripurna.

Sementara, dengan adanya regulasi Ranperda terkait pengelolaam Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan, diharapkan mampu menunjang upaya Pemerintah Kota Makassar dan Baznas Kota Makassar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. (**)