Kursi Kosong Saat Paripurna, Farouk Harap Badan Kehormatan Lebih Peka

Ketua DPRD Makassar FaroukM.Betta bersama Wali Kota Danny Pomanto saat menghadiri rapat paripurna.

Ketua DPRD Makassar FaroukM.Betta bersama Wali Kota Danny Pomanto saat menghadiri rapat paripurna.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Usai Pilkada Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makasaar, Farouk M Betta, mencoba mengembalikan efektifitas kinerja dewan untuk kepentingan rakyat.

“Yang namanya pertandingan ya pertandingan, kalau sudah usai ya rakyat nomor satu. Saat ini kita prioritaskan itu, apa yang harus kita selesai dan menjadi tugas kita yah kita harus selesaikan itu,” ungkap Aru kepada awak media, Rabu 11 Juli 2018.

Ia mengatakan bahwa semestinya para anggota dewan saat ini fokus memperbaiki citra diri di mata masyarakat, khususnya bagi mereka yang berniat untuk kembali bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

“Karena ada yang bisa mengevaluai, yang mengevaluasi itu di 17 April 2019. Ada masing-masing kontrolnya. Jadi saya pikir kalau teman-teman masih mau terpilih, berfungsi lah sebagaimana mestinya, kan begitu ji,” kata legislatir fraksi Golkar ini.

Namun, Aru sangat menyayangkan sikap beberapa anggota DPRD yang enggan hadir pada beberapa kali penyelenggaraan rapat paripurna. Sebagaimana rapat paripurna yang diselenggara siang tadi, Rabu 11 Juli 2018, tampak masih banyak kursi dewan yang kosong.

“Itulah sebaiknya mungkin, badan kehormatan (BK) mengevaluasi hal-hal seperti itu. Jadi, bukan hanya sekedar kursi kosong, tapi kursi yang digunakan sebagai kursi yang sebenarnya. Jadi inilah yang harus menjadi paham bagi BK untuk senantiasa menghimbau kepada kita, tapi jangan kemudian hasilnya itu dipolitisasi,” katanya.

Politisasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu, proses evaluasi yang baru dilakukan jelang Pileg 2019 yang dapat menjatuhkan pamor calon legislatif. “Maksudnya jangan sampai menjaelang pileg ini, itu justru menjadi sorotan evaluasi, tapi kalau excat, dia berapa kali tidak hadir, ya itu harus dilaporkan sesegera mungkin untuk dilaporkan ke pimpinan dan ditindak lanjuti ke partainya,” jelasnya.

Ia berharap agar Pimpinan partai yang mengusung anggotanya dapat mengevaluasi kinerja legislatifnya dan betul-betul melihat potensi calon legislatif yang nantinya akan menjadi pendamping rakyat. “Bahwa beberapa anggota DPR ini, bukan malas tapi beberapa kali rapat paripurna itu tidak dihadiri, itu dilaporkan ke partainya. Kalau dengan saya itu tidak ada pengaruhnya,”ucapnya.(**)