Ranperda Rusunawa Diharapkan Lebih Detail Bahas Aturan Pengelolaan

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Susuman Halim, menilai bahwa wilayah Kecamatan Mariso, khususnya di Kelurahan Lette, merupakan kawasan marginal yang tengah merangkak dalam aspek pembangunan.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Susuman Halim, menilai bahwa wilayah Kecamatan Mariso, khususnya di Kelurahan Lette, merupakan kawasan marginal yang tengah merangkak dalam aspek pembangunan.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Susuman Halim, menilai bahwa wilayah Kecamatan Mariso, khususnya di Kelurahan Lette, merupakan kawasan marginal yang tengah merangkak dalam aspek pembangunan.

Oleh karena itu, Sugali sapaannya, menganggap bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan masyarakatyang berpenghasilan rendah. Sehingga sangat tepat untuk menarik perhatian pemodal untuk berinvestasi dalam pembangunan Rumah Susun, tentu dengan regulasi yang kuat yan saat ini tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Rusunawa, DPRD Kota Makassar.

“Mariso merupakan kawasan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini bisa kita lakukan pembangunan menjadi kawasan yang kelihatan bagus. Dengan adanya perda ini nanti bisa merangsang pemodal untuk membuat rusun,” kata Sugali, Kamis 12 Juli 2018.

Ia mengatakan bahwa Perda Rusunawa ini nantinya akan menguntung bagi masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan kumuh. ” Itu yang jadi pembahasan utama kita menjadi anggota pansus rusun. Kalau bapak punya rumah sendiri dengan ukuran yang sama. Mending pindah ke rusun, minimal negara membuat subsidi,” ungkapnya.

Sugali mengatakan bahwa Ranperda ini sangat penting untuk diadakan sebagaimana yang diatur dalam uu 20 tahun 2011. “Maka diwajibkan seluruh daerah otonom untuk membuat Perda Rusun. Perda Rusun dipercepat, karena terkait pengelolaan dan penghuni. Termasuk kepemilikan, semua hal-hal penghuni dan pengelolahan rusun,” jelasnya.

“Kalau sekarang perda 15 tidak sedetail itu. Kita lagi kekurangan lahan, banyak kawasan kumuh yang juga jadi lahan negara. Masyarakat tidak memiliki alas hak, itu jadi lahan liar,” tambahnya.

Maka dari itu, Ia berharap agar masyarakat kumuh bisa mengetahui dan memahami hal tersebut, dan memilih untuk pindah ke Rusunawa untuk kebaikan masyaraka itu sendiri. Lebih efisien, Negara telah makukan subsidi kepada masyarakat. Sementara apabila masyaakat tetap memilih tinggal dikawasan yang tidak memiliki alas hak, mereka bisa direlokasi.

Jika Perda Rusun ini telah terbentuk, maka akan lebih mudah untuk melakukan pembebasan lahan. Kementerian Perumahan Rakyat punya konsep dan anggaran yang cukup besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Karena kita tidak punya regulasi, bagi yang tidak membuat Perda maka akan dipangkas. Kalau perda sudah jadi, akan besar anggaran dari Kementerian. Kita malah terlambat,”katanya.(**)