Fraksi PKS Kritik Pelayanan Pemkot Makassar Saat Pilkada

Fraksi PKS Kritik Pelayanan Pemkot Makassar Pascapilkada

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Jum’at 13 Juli 2018. Kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam masa Pilkada Kota Makassar 2018 dinilai menurun.

Penyelenggaraan perhelatan Politik Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan, khususnya pada Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, dinilai berjalan sangat dinamis dan menjadi ousat perhatian hingga ke tingkat nasional.

“Fraksi PKS menyesalkan pelayanan publik selama tahapan masa kampanye sangat kurang maksimal. Yang menyedihkan bagi kami adalah ada 1400 imam masjid, guru ngaji, pemandi jenazah belum menerima insentif,” ungkap Yeni, saat membacakan Pandangan umum fraksi PKS.

Dalam hal ini, Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota agar segera merealisasikan pembayaran insentif bagi imam masjid, guru mengaji, dan pemandi jenazah.

Sementara tanghapan terhadap penjelasan Waliko Kota Makassar terhadap empat Ranperda, Fraksi PKS mendukung tiga usulan Ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender
2. Ranperda tentang Rumah Susun, dan
3. Ranperda tentang zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan

Diketahui, 10 fraksi meminta agar Ranoerda tersebut segera dilakukan pembahasan oleh Dewan bersama dengan eksekutif.(