Dewan Minta Walikota Makassar Evaluasi Kinerja Direksi PDAM

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda PDAM, Busranuddin Baso Tika.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda PDAM, Busranuddin Baso Tika.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Adanya kasus penggelapan uang senilai Rp2 miliar ynag dilakukan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar murka.

Dalam hal ini, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda PDAM, Busranuddin Baso Tika, meminta agar seluruh jajaran dewan direksi PDAM Makassar diganti.

Pasalnya, BBT sapaannya menilai bahwa direksi PDAM yang saat ini menjabat melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah yang ada di lingkup PDAM.

“Seluruh Direksi PDAM itu harus diganti, alasannya, pertama kita tahu bersama bahwa ada perampokan uang sebesar Rp2 Miliar disana. Itu uang PDAM dirampok,” kata BBT, saat ditemui di ruang Komisi A DPRD Kota Makassar, Senin 13 Agustus 2018.

Diketahui beberapa waktu lalu, pada saat rapat Pansus Ranperda PDAM, pihak direksi PDM telah menjelaskan bahwa uang tersebut telah digantikan melalui Jaspro (Jasa Produksi).

Namun, BBT menilai bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah kelalaian dan dapat ditempuh lewat jalur hukum.

“Alasan yang kedua, kita lihat selama tiga tahun ini tidak ada perubahan yang  signifikan yang dilakukan di PDAM. Baik itu menambah presentase kepada masyarakat terkait dengan sambungan itu sama sekali tidak ada tambahan. Jadi, kita anggap bahwa direksi ini pada saat Fit and Proper Test, itu one prestasi kepada owner,” ungkapnya.

Dikabarkan jugabahwa tingkat kebocoran yang terjadi saat ini mencapai angka 40 persen. Dengan demikian dewan direksi PDAM dianggap tidak mampu bertanggungjawab untuk melakukan penekanan tingkat kebocoran tersebut.

“Termasuk kebocoran-kebocoran yang sampai saat ini diatas 40 persen. Direksi tidak mampu menekan tingkat kebocoran. Itu artinya, harusnya direksi bisa bertanggungjawab baik secara internal dan eksternal, tapi malah direksi tidak berbuat apa-apa terkait dengan kebocoran itu,” jelasnya.

Selain itu, BBT juga mengatakan berdasarkan regulasi dijelaskan bahwa tidak boleh ada uang, lebih dari Rp50 juta dalam khas PDAM.

“Kalau regulasinya itu, tidak boleh ada uang lebih dari Rp50 juta di khas PDAM, tapi ini buktinya ada uang yang dirampok sebanyak Rp2 miliyar. Itu artinya pihak direksi lalai,”ujarnya.

“Kerja-kerja Pansus menurut saya ini juga lucu ya, karena di Pansus itu kita sudah rapat beberapa kali termasuk memanggil pihak ketiga, karena kehadiran pihak ketiga itu mencoba menggerogoti PDAM itu sendiri. Menariknya seharusnya pihak direksi harus mengamputasi itu, tapi malah di-amini. Jadi, menurut sata pihak direksi tidak berbuat apa-apa selama ini,” tutupnya.

Oleh karena itu, Legislator Fraksi Partai PPP ini berharap agar owner PDAM, dalam hal ini Walikota Makassar untuk melakukan evaluasi dan pergantian terhadap kinerja DIreksi PDAM. (**)