Dewan Usulkan Perempuan Dilibatkan dalam Penyusunan Ranperda Pengarusutamaan Gender

Dalam Rapat Pansus Ranperda Pengarusutamaan Gender, anggota Pansus, Rahman Pina menilai bahwa di antara semua pihak hanya DPRD kota Makassar yang serius untuk melakukan pembahasan ranperda tersebut.

Dalam Rapat Pansus Ranperda Pengarusutamaan Gender, anggota Pansus, Rahman Pina menilai bahwa di antara semua pihak hanya DPRD kota Makassar yang serius untuk melakukan pembahasan ranperda tersebut.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Dalam Rapat Pansus Ranperda Pengarusutamaan Gender, anggota Pansus, Rahman Pina menilai bahwa di antara semua pihak hanya DPRD kota Makassar yang serius untuk melakukan pembahasan ranperda tersebut.

Keseriusan anggota DPRD kota Makassar dalam membahas Ranperda tersebut tampak dalam struktur pimpinan Pansus Ranperda Pengarusutamaan Gender, pasalnya dari tim penyusun akademik maupun stakeholder terkait lainnya tidak mengikutsertakan keterlibatan perempuan di dalamnya.

“Saya anggap, yang serius membahas ini hanya DPRD. Kenapa? karena komposisi pansus disini itu dua perempuan satu laki-laki. Karena itu sudah kami siapakan bagaiaman seharusnya untuk membahas issu gender. karena isu gender ini bukan hanya sekedar ada di perda tapi kita juga harus wujudkan dalam tindakan nyata, aksinyata karena ini isu nasional, bahkan dunia,” kata legislator dari fraksi Partai Golkar Makassar  ini, Kamis 23 Agustus 2018.

Selain itu, RP sapaannya juga mengajukan protes terhadap tim penyusun akademik yang hanya mengatasnamakan diri perorangan atau tanpa background akademik. Pasalnya, kata RP, isu pengarusutamaan gender merupakan isu yang sangat sensitif dan dibutuhkan pula legalitas terhadap penyusun naskah akademik. Sebab produk yang akan dikeluarkan nantinya akan menjadi bahan diskusi panjang.

“Ini issu yang sangat sensitif dan bukan hanya issu lokal maka saya sarankan, dan ini harus lembaga akademik tidak bisa lgi itu mnejadi atas nama orang per orang karena ini akan menjadi bahan diskusi panjang,” tambahnya.

Pertimbangan lain yang diajukan oleh Rahman Pina terkait status tim penyusun akademik, bahwa produk Ranperda Pengarusutamaan Gender ini tidak dimiliki oleh semua daerah yang tentunya nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi DPRD Kota Makassar yang telah membuat produk tersebut.

“Tidak banyak daerah yang punya perda seperti ini. Kalau ini sudah kita sahkan maka ini sudah pasti akan banyak dari daerah lain datang ke Makassar, belajar ke Makassar bagaimana Perda tentang Penyetaraan Gender, dan itu pasti,” ungkapnya.

Background bagi tim penyusun naskah akademik dianggap sangat penting. Apabila tim penyusunan naskah akademik tidak memiliki background akademik tentu akan menimbulkan pertanyaan nantinya.

“Jadi itu permintaan saya bahwa penyusun naskah harus punya background lembaga akademik. Kalau atas nama tiap pribadi, saya yakin ini akan menimbulkan masalah di belakang. Namanya saja naskah akademik ya harus lembaga akademik, tidak bisa orang-perorang atau kelompok saja, tapi harus lembaga akademik,” tegasnya.

SementaraTim penyusun Naskah Akdemik, yang diwakili oleh Ibrahim Fattah menyampaikan beberapa poin penting dalam pembuatan Naskah Akademik Ranperda tersebut, antaralain:

1. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini merupakan upaya proses hukum dan strategi bagi pemerintah Kota Makassar untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

2. Peraturan Daerah ini merupakan instrumen hukum dan kebiajakan yang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di Kota Makassar.

3. Peraturan daerah ini memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Pemerinth Daerah untuk mengambil peran untuk perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif Gender.

Meski telah disampaikan terkait poin penting dalam pembahasan naskah akademik nantinya, RP tampak masih ragu terhadap pembuatan naskah akademik tersebut. Pasalnya, dalam struktur tim penyusun naskah drama tidak melibatkan perempuan.