Dewan Pakar Tidak Persoalkan Keberadaan CPI di Zonasi Wilayah Pesisir

Pansus pembahasan ranperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulsel tahun 2017-2037.

Pansus pembahasan ranperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulsel tahun 2017-2037.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com –  Pro dan kontra keberadaan Center Point Of Indonesia (CPI) dalam rapat pansus pembahasan ranperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 18 Kabupaten dan Kota akhirnya terjawab.

Menurut dewan pakar DPRD Sulsel keberadaan CPI tidak mempengaruhi zonasi wilayah pesisir.

Itu terungkap saat pansus pembahasan ranperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulsel tahun 2017-2037 melakukan konsultasi dengan sejumlah pakar. Yang dihadiri diantaranya Prof Ilmar, Jayadi Nas dan Prof Ramli diruang Komisi A (Pemerintahan) DPRD Sulsel.

Prof Ilmar menjelaskan, dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2011 tentang tata ruang pulau Sulawesi disebutkan tentang asas pemanfatannya bukan terletak pada pengaturannya. Sehingga ada atau tidaknya CPI di dalam zonasi wilayah pesisir itu tidaklah berpengaruh dalam membuat ranperda ini.

“Menurut saya ada CPI atau tidak. Pada sisi pemanfaatan ruang. Disesuaikan saja dengan  kabupaten dan kota lainnya,”ujar Ilmar.

Sebelumnya, anggota Pansus RZWP3K DPRD Sulawesi Selatan,Nupri Basri  mengatakan, pihaknya berhati-hati sebelum menetapkan ranperda ini.

Sebab,  kondisi terakhir ada temuan 12 hektare lebih lahan bermasalah dikawasan CPI di Kota Makassar.

“Makanya kami minta ditinjau lebih dulu oleh pakar untuk melihat batang tubuhnya. Ataukah nanti dibuatkan pasal tersendiri,”katanya.

Ketua Pansus RZWP3K DPRD Sulawesi Selatan, Fachruddin Rangga mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan secara langsung dari tim pakar bahwa keberadaan CPI dikawasan pesisir tidak mempengaruhi lahirnya perda ini nanti.

Tetapi pihaknya tidak ingin menyimpulkan terlalu cepat ada dan tidaknya masalah yang ditimbulkan oleh CPI.

Karena itu, Pansus DPRD Sulsel akan memanggil pihak pengelola CPI terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulsel.

Selain pengelola CPI, melalui rapat dengar pendapat yang akan digelar dalam waktu dekat ini, dewan berencana akan menghadirkan semua pihak, baik Pemprov Sulsel, dan NGO Walhi.

“Saya kira siapapun yang berkepentingan dengan Peraturan Daerah ini, Pansus tak akan berpihak kepada siapa pun,” kata Rangga usai menggelar rapat bersama dewan pakar di DPRD Sulsel.

Persoalan CPI, kata dia, menjadi titik perhatian, sehingga rapat dengar pendapat nanti, pengelola CPI harus dihadirkan, sekaligus menjawab kekhawatiran Walhi. Karena Ranperda ini menjadi harapan Pemprov Sulsel.

“Pihak-pihak pengelola CPI akan kita panggil juga,” ujar Rangga.

Ia mengakui Ranperda ini sendiri belum rampung, karena perbedaan pendapat dan kekhawatiran Walhi soal pengelolaan CPI.

“Perbedaan ini kita akan bertemu membahas apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman di Walhi untuk mencari solusi perbedaan-perbedaan ini kita cari jawaban,”jelas Rangga. (**)