Ranperda Perlindungan Anak Pertegas Pidana Orangtua Lalai

Lisdayanti Sabri (int)

Lisdayanti Sabri (int)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Hukuman Pidana terhadap orang tua yang lalai, makin dipertegas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Anak.

Penyusun Naskah Akademik, Fadiya Mahmud menegaskan, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi acuan dari Ranperda ini mengatur secara jelas tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Beberapa tugas dan kewajiban orang tua yang dijelaskan dalam Ranperda tersebut, yakni kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari berbagai hal yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, mencegah dan melindungi anak dari kejahatan seksual, serta mencegah dan melindungi anak terlibat menjadi pekerja termasuk pekerja rumah tangga anak.

“Ranperda ini mengatur secara jelas hak dan tanggung jawab terhadap anak, UU juga seperti itu. Jadi, kalau ada orang tua yang lalai dari tanggung jawabnya, UU mengatur bahwa ada sanksi,” jelas Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulsel ini, Senin 27 Agustus 2018.

Selain itu, orangtua juga berkewajiban mencegah perkawinan usia anak hingga menyelesaikan sekolah lanjutan atas, serta membangun sistem kerekatan keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap anak juga diatur dalam Ranperda tersebut.

“Misalnya, ada anak jalanan, dipaksa minta-minta, itu dieksploitasi, yang menjadi pelaku eksploitasi, pelaku penelantaran itu semua kena sanksi, termasuk orang tua yang membiarkan anaknya dieksploitasi. Dalam UU, sudah diatur secara tegas ada sanksi pidana. Makanya, kalau terbukti ada anak yang menjadi korban, ada anak yang berhadapan hukum maka orang mengacunya pada UU Perlindungan Anak,” katanya.

Terkait sanksi pidana, penyusun naskah akademik, berbeda pendapat dengan tim perancang perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM. Penyusun naskah akademik mendorong agar sanksi pidana ini diatur kembali dalam ranperda sebagai penegasan.

“Dalam UU, sudah diatur secara tegas ada sanksi pidana. Cuman ini belum final, kita masih butuh masukan yang lebih banyak,” ujarnya.

Sementara, tim perancang perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM yang diwakili oleh, Asriani mengatakan sanksi pidana karena kelalaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak memang diatur dalam UU Perlindungan anak dengan ancaman sanksi penjara minimal 2 tahun dengan denda ratusan juta rupiah.

Namun, jika diatur kembali dalam Perda, sanksi ditetapkan menurun, menjadi maksimal 6 bulan dengan denda Rp50 juta. Karena itulah, ia menolak jika ancaman sanksi pidana ini juga diatur juga dalam Ranperda.

“Perlu dikaji dulu, jangan sampai sanksi-nya sudah diatur dalam UU, kemudian ada Ranperda lagi yang mengaturnya, sementara sanksi yang diatur dalam ranperda bertentangan dengan UU, itu kan turun sanksinya. Sementara perda itu seharusnya mengacu pada UU,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda, Lisdayanti Sabri mengatakan ranperda ini nantinya akan mempertegas kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan industry, serta orang tua. Karena itulah ada sanksi yang jelas pada setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab ini.

“Ranperda ini kan khusus untuk Kota Makassar, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pasti ada hal-hal khusus yang terjadi di kota Makassar sendiri yang tidak diatur dalam UU Perlindungan Anak,” kata legislator Partai Gerindra.

Terkait, perbedaan pandangan mengenai sanksi, rapat pembahasan Ranperda Perlindungan Anak ini pun ditunda untuk menghadirkan pakar hukum terkait. “Belum diatur mengenai sanksi, makanya rapat ini dipending,” pungkasnya.  (**)