DPRD Sulsel Minta Dinas Koperasi UMKM Bekerja Sesuai Tupoksinya

Pansus DPRD Sulsel kembali melakukan pembahasan Ranperda tentang Pemberdayan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah,Senin 27 Agustus 2018.

Pansus DPRD Sulsel kembali melakukan pembahasan Ranperda tentang Pemberdayan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah,Senin 27 Agustus 2018.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Pansus DPRD Sulsel kembali melakukan pembahasan Ranperda tentang Pemberdayan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah,Senin 27 Agustus 2018.

Dalam paparan pandanganya, anggota Pansus Ranperda. Ariyadi Arsal meminta dinas Koperasi UMKM Sulsel harus bekerja sesuai tupoksi yakni tugas dan wewenang sehingga tak mengambil tugas Dinas Koperasi Kabupaten kota.

“Khususnya kaitan kewenangan Dinas Pemprov, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Jangan sampai membuat aturan yang tidak sesuai dengan kewenangan” kata Ariadi.

Menurut ketua Fraksi PKS itu, rapat mengenai Ranperda pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ada beberapa catatan yan perlu dilakukan perbaikan oleh Dinas Koperasi sebagai inisiator.

“Hal ini agar Dinas terkait bekerja sinergitas denagan Dinas Koperasi di Kabupaten kota. Tidak ada unsur lain,” tuturnya.

Lebih lanjut, pokitisi PKS Sulsel ini menambahkan, tugas dinas Koperasi di Pemprov sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah-Provinsi tidak lagi mengurus Usaha Mikro.

“Tetapi untuk koperasi yang diurus adalah koperasi yang lintas kabupaten dalam provinsi yang bersifat Makro,” katanya.