Sosialisasi Anti Korupsi, Ketua PKK Sulsel: Orang Jepan Malu Kalau Disebut Pembohong

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Liestiaty F Nurdin, membuka Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MTSN 1 Makassar, Rabu, 19 September 2018.

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Liestiaty F Nurdin, membuka Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MTSN 1 Makassar, Rabu, 19 September 2018.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Liestiaty F Nurdin, membuka Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MTSN 1 Makassar, Rabu, 19 September 2018. Kegiatan ini diselenggarakan lembaga Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) bekerjasama dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementrian Agama Sulsel.

Lies mengaku sangat mensupport kegiatan ini. Dan meminta SPAK untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi serupa. Bahkan sosialisasi bisa dimulai dari sekolah TK, SD, SMP, hingga SMA.

Dirinya membeberkan, semangat anti korupsi bisa dimulai dengan menanamkan sifat kejujuran pada anak usia dini. Namun, berdasarkan survei, hanya 4 persen orangtua yang mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya.

“Saya pernah hidup di Jepan, dan mereka mendidik anak mulai dari PlayGroup, saling menghormati, bekerja keras, mandiri. Saya sangat menginginkan, pelajaran budi pekerti di sekolah. Orang Jepang sangat malu jika dikatakan sebagai pembohong,”ujarLiestiaty, Rabu 19 September 2018 .

Pada sosialisasi yang digelar di MTsN 1 Makassar, Lies juga mengkritisi tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik dan merusak moral anak-anak. Begitupun dengan orangtua yang memfasilitasi anak-anak dengan gawai tanpa pengawasan yang ketat.

Dalam kesempatan itu, Lies mengajak SPAK untuk bersama-sama turun ke kabupaten/kota untuk mensosialisasikan bahaya laten korupsi.

Sementara, Kepala Kanwil Agama Sulsel, Anwar Abubakar, menyampaikan, sejak awal pihaknya sepakat untuk memulai sesuatu dari diri sendiri, dan dari yang kecil. Ia mengharapkan dengan kegiatan ini, keluarga besar Kemenag bisa memberikan dukungan terkait dengan penanggulangan korupsi.

“Semoga kegiatan ini juga bisa dilaksanakan di kabupaten atau kota. Program SPAK ini perlu mendapatkan support. Dan pada hakikatnya, program ini menjadi marwah kita di Kemenag,” imbuhnya.