Pansus Fasos DPRD Makassar Soroti Pengembang

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan, Hasanuddin Leo.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan, Hasanuddin Leo.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Banyaknya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang tidak memiliki status yang jelas,
diakibatkan keterlambatan penyerahan ke Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan, Hasanuddin Leo saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar Kamis 20 September 2018.

” Pengelolaan fasum fasos ini juga lemah dalam hal administrasi sertifikasi sehingga gampang saja Pemkot dikalahkan oknum tidak
bertanggung jawab. Banyak fasum di Makassar yang harusnya milik pemkot sekarang ada yang bangun,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pengembang. Sehingga pengembang dapat melakukan sesuai keinginannya saja. Misalnya, PT GMTD yang saat ini menyerahkan Fasum Fasosnya kepada Pemkot.

“Seperti PT GMTD itukan seharusnya hal ini dilakukan jauh hari sebelumnya. Agar Pemkot dapat melakukan pemeliharaan, ketika terjadi
kerusakan fasilitas masyarakat. Oleh karenanya saran saya, sertifikasi fasum fasos itu sudah ada sebelum dikeluarkan IMB. Sehingga tidak
serta merta orang mengkomplain,” jelasnya.

“Saya pikir begini, untuk GMTD sebenarnya sudah lama sekali harus dia serahkan itu, karena untuk biaya pemeliharaanya kalau
ada jalan rusak, pemerintah kota tidak bisa perbaiki selama belum diserahkan,” tutupnya. (**)