Tambah Dana CSR Rp108 Juta, Ini Penjelasan Kepala Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengajukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2018 sebanyak Rp108 juta yang di alokasikan untuk dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengajukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2018 sebanyak Rp108 juta yang di alokasikan untuk dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengajukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2018 sebanyak Rp108 juta yang di alokasikan untuk dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).

Hal itu diungkap oleh Kepala Bappeda Makassar, Andi Hadijah Iriani dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Jumat 21 September 2018.

“Disini kita tabahkan Rp108 juta untuk biaya operasionalnya. Untuk honor Dewan TSLP, dan ini sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir,” kata Iriani.

Namun, anggota Komisi C DPRD Kota Makassar mempertanyakan terkait kinerja yang dilakukan oleh Dewan TSLP dalam membantu kerja-kerja Bappeda Makassar. Termasuk mempertanyakan jumlah anggota Dewan TSLP yang berjumlah 15 orang tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Iriani menjelaskan bahwa pemnbentukan Dewan TSLP tersebut adalah berdasarkan pada ketentuan yang ada. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Bappeda tidak boleh menerima dana dari instansi atau perusahaan manapun.

“Alasan kita membentuk Dewan TSLP itu karena kita punya aturan, bahwa kita tidak bisa menerima dana dari perusahaan. Maka kita membentuk dewan TSLP ini sebagai perantara Bappeda dengan perusahaan. Masing-masing dewan itu bisa mensonding minimal 10 perusahaan,” jelasnya.

Dalam hal ini, kerjasama yang dibangun oleh Dewan TSLP dan Perusahaan yaitu dengan menjual program. “SKPD yang punya kebutuhan tapi tidak tercover dalam APBD itu bisa kita serahkan ke perusahaan untuk melakukan memberikan itu,” katanya.