Kantor Imigrasi Kelas II Parepare Bentuk Timpora di 4 Kecamatan

Kantor Imigrasi Kelas II Parepare menggelar rapat pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Kecamatan Wilayah Kota Parepare diantaranya, Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Ujung.

Kantor Imigrasi Kelas II Parepare menggelar rapat pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Kecamatan Wilayah Kota Parepare diantaranya, Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Ujung.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Kantor Imigrasi Kelas II Parepare menggelar rapat pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Tingkat Kecamatan Wilayah Kota Parepare diantaranya, Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Ujung.

Rapat ini digelar sejak pukul 09.00 pagi di Aula Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Rabu 26 September 2018.

Adapun peserta yang hadir dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Sulsel, unsur pemerintahan Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Ujung Kota Parepare.

Hadir pula penegak hukum yang terdiri atas Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Polres Parepare dan Danramil 1405 Kota Parepare.

Narasumber dalam rapat pembentukan Timpora ini adalah Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, Uus Muchtizar, SH, MM, Kepala Badan Kesbangpol, Drs. H. Mustafa, dan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres kota Parepare.

“Kegiatan ini dimaksudkan agar Timpora dapat menjadi wadah komunikasi antar aparat pemerintah untuk menyatukan persepsi antar instansi sebagai upaya bersama dalam rangka pengawasan orang Asing. Rapat Pembentukan Timpora ini juga bertujuan dalam rangka penguatan pengkoordinasian, keterpaduan, penyelarasan tugas dan fungsi serta pertukaran informasi perkembangan orang Asing, “ jelas Siti Maryam selaku Ketua Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Dalam sambutannya Uus Muchtizar Kepala Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel menjelaskan, bahwa pengawasan orang asing dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran atau penyelewengan terhadap izin Keimigrasian yang diberikan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh orang Asing.

“Dalam pengawasan orang asing diperlukan tindakan bersama oleh instansi terkait yang bidang kerjanya memiliki hubungan dengan keberadaan/aktivitas orang asing selama berada di wilayah republiK Indonesia,”jelasnya. (Rilis)