Danny Pomanto: Akibat Kekosongan Kepala Daerah, Otoritas Penggunaan Anggaran Sensitif

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Kekosongan pejabat Wali Kota Makassar selama 17 bulan, akan berimbas pada otoritas penggunaan anggaran. Pasalnya, RPJMD hanya dapat disusun berdasarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku bahwa hal tersebut juga menjadi kekhawatiran Pemerintah Kota Makassar saat ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa penggunaan anggaran harus memiliki dasar hukum. Sementara Kepala daerah baru dilantik di tahun 2020.

“Otoritas penggunaan uang rakyat itu harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah RPJMD yang berdasarkan visi misi wali kota. Jangankan di DPRD, jangankan di eksekutif, di pusat juga bingung,” kata Danny sapaannya, Kamis 18 Oktober 2018.

Akibat dari kekososngan tersbeut, kata Danny, akan menjadi hal sensitif bagi siapa saja yang memakai uang rakyat. “Sekarang ini Wali Kotanya tidak ada, terus siapa yang membuat RPJMD. Kalau tidak ada dasar UU-nya maka otoritasi uang rakyat itu menjadi kabur,” tambahnya.

Maka dari itu, ia mengimbau agar ada rujukan yang menjadi dasar untuk pengganti RPJMD, layaknya UU yang memiliki Perpu.

“Harus ada dasar. Paling tidak, ada rujukan yang menjadi dasar untuk pemerintah. Seharusnya ada rumusan dasar yang menjadi pengganti RPJMD atau yang dianggap pengganti RPJMD,”katanya.