Komisi Pembangunan DPRD Sulsel Tolak Pembangunan Rest Area yang Dicanangkan Gubernur Nurdin Abdullah

Rapat Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel.

Rapat Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com –  Rencana pembangunan rest area (tempat istirahat) yang dicanangkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sudah tengah dibahas di rapat Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel.

Anggaran pembangunan rest area ini, sudah akan masuk dalam APBD Sulsel tahun 2019.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Andi Bakti Haruni mengungkapkan, akan ada 10 rest area yang akan dibangun di sejumlah titik yang tersebar di Sulsel.

“Tapi untuk tahun awal ini (2019), kita akan bangun tiga titik dulu. Daerah mana saja, kita akan lakukan visbility study dulu. Karena bagaimana pun, harus ada pertimbangan matang,” kata Bakti saat ditemui di gedung DPRD Sulsel, Senin 26 November 2018.

Dijelaskan Bakti, untuk satu rest area, membutuhkan anggaran paling sedikit Rp20 miliar lebih. Anggaran sebesar itu, untuk digunakan untuk pembangunan fisik. Jadi total membutuhkan Rp60 miliar lebih untuk membangun tiga titik rest area.

“Di situ ada lapangan parkir, musalla, etalase daerah untuk menampilkan produk daerah, toilet dan fasilitas lainnya,” tambah Andi Bakti.

Menurutnya, untuk lokasi pembangunan rest area, lahannya akan disiapkan oleh kabupaten/kota. Sementara pembangunannya, sepenuhnya akan disiapkan oleh Pemprov Sulsel.

“Sebenarnya sudah ada 10 daerah yang menyatakan siap lahannya. Tapi baru lima daerah yang betul-betul (siap). Barru, Wajo, Palopo, Jeneponto, dan Enrekang,” ujarnya.

Andi Bakti memastikan, pembangunan rest area ini akan mulai dibangun awal tahun 2019 mendatang. Sebab visbility study-nya, sudah harus rampung hingga akhir tahun 2018.

Dengan adanya rest area ini, diharapkan Andi Bakti bisa mendongkrak sektor pariwisata, ekonomi, perdagangan dan UMKM.

Namun rencana pembangunan rest area, mendapat banyak reaksi keras dari sejumlah anggota Komisi D DPRD Sulsel. Salah satunya Muslim Salam, dari fraksi Nasdem.

“Kita tidak bisa terima. Bahwa dari anggaran biaya langsung, yang direncanakan oleh Dinas Pemukiman sebesar Rp105 miliar. Itu Rp70 miliar untuk rest area, atau sama dengan 66 persen,” ujar Muslim Salam.

Sementara lanjut Muslim, di satu sisi, masih banyak kewajiban utama yang lebih mendesak, namun tidak dianggarkan.

“Seperti tahun-tahun lalu, ada anggaran pagar sekolah, taman sekolah, lapangan upacara, MCK untuk pemukiman, air bersih untuk pemukiman itu sedikit. Itu lebih mendesak dan langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Meskipun memang diakui Muslim, pembangunan rest area ini menjadi program prioritas Nurdin Abdullah. Tapi idealnya kata dia, pembangunannya tidak mesti langsung sebesar itu.

“Okelah proram prioritas, tapi percontohan saja dulu. Kami keberatan anggaran Rp105 miliar, 60 persen untuk rest area,” pungkasnya.

Berbeda dengan Muslim dan Irwan, Syamsuddin Karlos dari fraksi PAN, mendukung penuh pembangunan rest area ini.

“Saya kira pembangunan rest area ini punya manfaat terhadap masyarakat. Karena di situ, industri-industri kecil menjual barangnya di sana. Itu salah satu tujuannya,” kata Karlos.(**)