Politisi NasDem Anggap Kebijakan Pemprov Pangkas Anggaran Guru Tak Rasional

Wakil Ketua Komisi E bidang Kesra DPRD Sulsel, M Rajab.

Wakil Ketua Komisi E bidang Kesra DPRD Sulsel, M Rajab.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Nasib ribuan Guru Honorer SMA, SMK, dan SLB di Sulsel kini terkatung-katung.

Pasalnya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) nota keuangan APBD 2018 dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, bakal memangkas anggaran insentif guru. Yang berdampak pada nasib guru honorer.

Wakil Ketua Komisi E bidang Kesra DPRD Sulsel, M Rajab mengatakaan pihaknya di Dewan menolak kebijakan itu.

” Yang jelas Komisi E tetap akan memperjuangkan penganggaran terhadap insentif guru bantu bagi SMA, SMK, dan SLB. Jumlah mereka kurang lebih 4 ribu orang,” kata Rajab di DPRD Sulsel, Selasa 27 November 2018.

Jubir DPW NasDem Sulsel itu menilai kebijakan Pemprov yang memangkas insentif guru honorer tak rasional. Dimana kata dia dengan jumlah fantastis akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

“Artinya, ini terkait dengan pelayanan pendidikan kita di Sulsel yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Karena terkait hak bagi guru bantu yang selama ini sudah mengabdikan diri, kalau mogok belajar terganggu,” tuutur Rajab.

Lebih lanjut Rajab menjelaskan, secara umum pembahasan Komisi E bersama mitra kerja komisi tidak sejalan disebabkan antara lain sebagian besar RAK nya terkendala.

Dalam draf lanjut dia. Dinas Pendidikan Sulsel pada belanja langsung tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp 608. 378. 880.000. Sementara anggaran belanja tahun 2019 pada belanja langsung sebesar Rp 517.525.677.424.

“Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.853.202.576,” katanya.

Rajab meniru ucapan pihak Pemprov Sulsel. Pengurangan alokasi anggaran belanja langsung ini diakibatkan sejumlah kegiatan penting tidak diakomodir dalam APBD Dinas Pendidikan tahun 2019.

“Di draf, insentif guru bantu SMA, SMK, SMP, dan SLB 4000 orang X24 jam X 40 minggu X Rp 10.000, Rp. 38.400. 000. 000,” terang Rajab.

Memang saat ini, sebuah dilema kehidupan tenaga guru honorer yang sungguh berat, ditengah lahan mata pencaharian yang tidak mudah. Bagaimana tidak, honor yang mereka terima perbulan ada yang hanya ratusan.

Rasanya tak dapat mencukupi apa-apa terlebih harus dibebani dengan biaya hidup lainnya, seperti anak, istri, bahkan cicilan rumah atau bayar sewa kontrakan.

Tragis memang, jika melihat wajah para Guru honorer yang berkeluh kesah, murung, sedih, bahkan tak jarang mereka tumpahkan asanya di jalanan. Puluhan tahun mengabdi hanya gigit jari, mendapatkan gaji yang jauh dari angka sejahtera.

Lebih lanjut, mantan Komisioner KPU ini menyebutkan, tugas Guru Honorer sangat berat. Dimana sudah memeluk meluangkan waktu dan mengajar bagi siswa, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah provinsi untuk memangkas insentif Guru Honorer.

“Hari ini, di pembahasan tingkat Banggar setelah itu di komisi. Dari Komisi itu kami mengusulkan untuk bukan hanya insentif bagi guru bantu yang non PNS, kemudian operasional. Kan hak mereka setelah menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka,”jelasnya. (**)