Pembahasan RAPBD 2019 di DPRD Sulsel Hampir Rampung

Tim Banggar DPRD Sulsel bersama TAPD menggelar rapat tentang RAPBD 2019.

Tim Banggar DPRD Sulsel bersama TAPD menggelar rapat tentang RAPBD 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Target penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 sudah hampir rampung. Dalam rapat anggaran yang digelar di DPRD Sulawesi Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menemui titik temu meski ada beberapa catatan yang perlu di finalisasi.

“Insya Allah paripurna penetapan APBD 2019 tanggal 29 November dapat terlaksana,”ujar Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ni’matullah kepada awak media, Selasa 27 November 2018.

Ketua Banggar DPRD Sulawesi Selatan itu mengungkapkan, rapat banggar ini merupakan hasil rapat sebelumnya yang dilakukan oleh OPD bersama komisi. Dari catatan banggar ada beberapa hal yang perlu dirasionalisasi anggarannya. Tidak bisa disetujui dalam APBD pokok tapi akan dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2019.

Misalnya saja, lanjut Ulla-sapaan Ni’matullah yaitu anggaran pembangunan rest area.Dimana anggaran yang diajukan dinas pemukiman sebesar Rp 70 miliar dari total yang anggaran yang diajukan Rp 105 miliar. Begitupun dengan anggaran biaya Rumah Sakit senilai Rp 80 miliar.

“Dalam rapat tadi, kami hanya mendengarkan laporan per komisi.Yang mana yang paling besar anggarannya. Sehigga perlu dirasionalisasi. Tapi belum difinalkan. Rencananya Rabu besok sekitar jam 4 sore kami akan gelar rapat terbatas,”kata Ketua Banggar DPRD Sulawesi Selatan ini.

Termasuk, kata dia anggaran insentif guru honorer tetap akan diakomodir. Diketahui dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Pemprov Sulsel, anggaran belanja langsung untuk biaya insentif guru honorer pada tahun 2019 Rp 517.525.677.424

Merespon hal ini, Sekretaris Pejabat Sementara Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari Fakshiri Radjamilo meyakini pembahasan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD 2019 sudah hampir rampung. Namun ia tak menampik masih ada beberapa catatan yang perlu diselesaikan bersama.

“Termasuk biaya insentif guru honorer. Kami juga bahas. Dan kami tidak pangkas. Tetap dialokasikan,”katanya.