Ajiep Padindang Dorong LPM Awasi Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Sulsel

Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Padindang mendorong pengurus asosiasi LPM dalam mengawal realisasi program penyaluran dan kelurahan ke seluruh kabupaten dan atau kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2019.

Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Padindang mendorong pengurus asosiasi LPM dalam mengawal realisasi program penyaluran dan kelurahan ke seluruh kabupaten dan atau kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Padindang mendorong pengurus asosiasi LPM  dalam mengawal realisasi program penyaluran dan kelurahan ke seluruh kabupaten dan atau kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2019.

“Tadi saya gelar Focus Group Discussion bersama LPM Kota Makassar di Hotel Trisula. Saya berharap LPM dapat mengambil peran untuk mengawal anggaran ini,”katanya.

Ia mengungkapkan, program dana kelurahan ini dianggarkan Rp3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Komitmenya di DPD dipercaya mengawal program tersebut.

“Seluruh anggota Komite IV DPD RI akan turun mengawal ini. Di Sulsel sendiri, kita akan monitoring 790 kelurahan. Makanya tadi kita undang teman-teman dari LPM untuk terlibat dalam program penyaluran dana kelurahan agar diperuntukan dan digunakan secara transparan,”ucapnya.

Ajiep berpendapat, program dana kelurahan secara sosiologis dapat meminimalisir “kecemburuan” terhadap pemerintah desa yang telah memiliki anggaran setiap tahunnya dari pemerintah.

Hanya saja kata Mantan Anggota DPRD Sulsel ini, nilai anggaran dana kelurahan berbeda dari dana desa. Yang mana kata Ajiep, dana kelurahan paling tinggi Rp380 juta sementara dana untuk desa mencapai miliaran.

“Penyaluran anggaran ini dibagi tiga klasterisasi. Yang dinilai bagus kelurahannya mendapat Rp 352 Juta, yang perlu peningkatan Rp 370 Juta, dan Rp 380 Juta bagi kelurahan yang sangat perlu ditingkatkan,”jelasnya.

Dengan adanya bantuan ini, setidaknya pembangunan di desa dan kelurahan bisa berkembang bersama. Karena sebelum ada program ini, banyak kelurahan yang berubah menjadi desa karena kecemburuan.“Maka tantangannya ke depan lurah – lurah perlu perlu didampingi oleh staf kelembagaan agar bisa bersama-bersama mengatur dana ini,” katanya.