Reses, Hasanuddin Leo Desak Dinsos Evaluasi Total Petugas PKH

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN, Hasanuddin Leo

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN, Hasanuddin Leo.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Reses Pertama masa Sidang Tahun 2018 – 2019 anggota DPRD Makassar berakhir, Sabtu 8 Desember 2018 lalu hasilnya bukan hanya peroalan infrastruktur tetapi juga menyangkut permasalahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan penerima program Keluarga Harapan dari Dinsos.

Seperti temuan reses salah satu anggota DPRD Makassar Hasanuddin Leo. Dia mengatakan, yang banyak dikeluhkan oleh warga saat melakukan reses di Kecamatan Mariso soal pendataan
penerima program keluarga harapan yang tidak menyentuh masyarakat kategori miskin.

Hal ini disebabkan, lantaran tim Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang ditugaskan oleh Dinsos tidak bekerja dengan sebenar – benarnya, tidak melibatkan ketua – ketua RT dan RW saat melakukan pendataan.

“Banyak masyarakat kategori miskin di Kecamatan Mariso yang seharusnya layak mendapatkan manfaat program keluarga sejahtera tidak terdata oleh tim PKH, itu disebabkan karena tim PKH tersebut tidak bekerja dengan yang sebenar – sebenarnya, yang dekat dengan tim PKH diberikan, yang kurang dekat tidak diberikan sehingga program ini saya menganggap banyak yang salah sasaran,” terang Hasanuddin Leo, ditemui di ruang Komisi B, pada Selasa 18 Desember 2018.

Menurutnya lagi, banyaknya warga kategori miskin yang tidak mendapatkan manfaat program keluarga sehat ini lantaran tim PKH dikelurahan setempat tidak melakukan verifikasi pendataan melalui musyarawah kelurahan sebagiamana yang seharusnya.

“Sesuai penjelasan Dinsos waktu saya reses musyawarah kelurahan terkait pendataan itu harus ada. Tetapi setelah saya bertanya langsung ke warga jawabannya tidak pernah ada hal seperti itu uang dilakukan tom PKH,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Sosial untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh petugas PKH
terkhusus di kecamatan Mariso.

“Temuannya seperti itu, banyak petugas PKH yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kita juga meminta agar Dinas Sosial untuk tidak buta terhadap persoalan yang terjadi dilapangan,” tandasnya.