Angkat Dirinya Sebagai Plt Kadis Kesehatan, Bupati Nicodemus di Panggil Kemendagri Esok

Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae

Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae. (Foto Facebook)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Kementerian Dalam Negeri mengundang Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae ke Jakarta, Kamis 14 Maret besok. Pemanggilan itu terkait mengambil alih tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tana Toraja. Jabatan itu dia isi lantaran kepala dinas sebelumnya telah pensiun sehingga terjadi kekosongan.

Direktur FKDH Otonomi Daerah Kemendagri, Marbun mengatakan Kemendagri dengan Pembinaan dan Pengawasan mengundang Nicodemus ke Jakarta untuk membahas permasalahan dimaksud.

“Kami mengundang kepala daerah bersangkutan untuk rapat besok (Kamis) pagi terkait hal ini,”ujar Marbun melalui pesan whatsApp, Rabu 13 Maret 2019.

Pasalnya kata dia, Bupati Nicodemus mengangkat diri sendiri sebagai Plt Kepala Dinas. Hal itu tidak dibenarkan
dalam Undang-Undang nomor tahun 2014 karena Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

“Sehingga apabila Jabatan Kepala Dinas kosong untuk mengisi kekosongan dilakukan melalui seleksi terbuka sambil menunggu dapat menunjuk Plt dari Jabatan yang setingkat atau setingkat dibawahnya,”katanya.

Bupati Tana Toraja (Tator), Nicodemus Biringkanae, mengambil alih tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tana Toraja. Jabatan itu dia isi lantaran kepala dinas sebelumnya telah pensiun sehingga terjadi kekosongan.

Hal tersebut berdasarkan

Surat Perintah (SP) Bupati Tana Toraja Nomor: 820 -40/BKPSDM/III/2019 yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri sebagai Bupati Tana Toraja.

Surat Perintah (SP) Bupati Tana Toraja Nomor: 820 -40/BKPSDM/III/2019 yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri sebagai Bupati Tana Toraja.

Surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD Tana Toraja, para kepala OPD se-Tana Toraja dan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Anehnya, SP tersebut tidak ditembuskan ke Sekretaris Daerah (Sekda). Padahal jabatan Sekda adalah jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan.

Ada tiga poin dalam surat tersebut. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 disamping jabatannya sebagai Bupati Tana Toraja juga sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

Poin kedua, surat perintah ini berakhir dengan sendirinya setelah ada pelantikan kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja yang defenitif. Ketiga, melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.