Prof Anwar Nilai UU Pemilu “Hancur” Ini Penjelasannya

SIDRAP, DJOURNALIST.com – Sosialisasi dan tanya jawab pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidrap, di Ballroom Al Ghony, Hotel Grand Sidny, Pangkajene, Selasa (2/4/2019) dihadiri sejumlah elemen masyarakat.

Bawaslu juga menghadirkan pemateri dari Unhas, yaitu, Prof Anwar Borahima, salah seorang dosen Fakultas Hukum, serta beberapa orang pemateri lainnya.

Menurut Prof Anwar, Undang-Undang (UU) Pemilu 2019 untuk Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengakui banyak kelemahan dan dinilai hancur.

“UU Pemilu 2019 ini hancur, berbeda dengan UU Pilkada lalu. Dalam UU Pemilu tidak ada keadilan didalamnya, dan ada ratusan kelemahannya bisa digugat,” katanya.

Ia mengakui sudah sering kali meminta untuk dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kelemahan UU Pemilu sekarang ini, seperti pengaturan sangsi yang lemah bagi yang melanggar.

“Sangsinya sangat lemah terhadap yang melanggar, termasuk pula sangsi politik uang dan sejumlah pelanggaran Pemilu lainnya yang membuat penyelenggaraan pesta demokrasi secara serentak nasional ini dinilai hancur,”jelas Prof Anwar dihadapan puluhan ASN lingkup Pemkab Sidrap. (**)