Wujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Wawali Parepare: Dimulai Dari Pemenuhan Hak Dasar

Wujudkan pelayanan publik berbasis HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kumham) Sulawesi Selatan gandeng beberapa Kabupaten/Kota menggelar rapat koordinasi (rakor) termasuk bersama Pemkot Parepare selaku tuan rumah, Kamis 11 April 2019 di ruang data Kantor Wali Kota Parepare.

Wujudkan pelayanan publik berbasis HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kumham) Sulawesi Selatan gandeng beberapa Kabupaten/Kota menggelar rapat koordinasi (rakor) termasuk bersama Pemkot Parepare selaku tuan rumah, Kamis 11 April 2019 di ruang data Kantor Wali Kota Parepare.

PAREPARE, DJOURNALIST.com – Wujudkan pelayanan publik berbasis HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kumham) Sulawesi Selatan gandeng beberapa Kabupaten/Kota menggelar rapat koordinasi (rakor) termasuk bersama Pemkot Parepare selaku tuan rumah, Kamis 11 April 2019 di ruang data Kantor Wali Kota Parepare.

Tak hanya Pemkot Parepare, Rakor itu juga melibatkan perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerja Kanwil Kumham Sulsel diantaranya, Kabupaten Barru, Pinrang, dan Sidrap masing-masing diwakili dari Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim
menyambut baik kegiatan rakor itu sebagai suatu wadah mewujudkan Kabupaten/ Kota Peduli HAM. Kata dia, terkait pelayanan publik berbasis HAM, Parepare telah mendapat beberapa penghargaan.

“Diantaranya Kota layak anak, Adipura, Kota Sehat, Kota tertib ukur, tentunya ini menjadi modal Parepare mewujudkan sebagai Kota Peduli HAM,”paparnya.

Pada rakor itu, kata Pangerang, diharapkan dapat mengetahui langkah-langkah sehingga dapat mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM dalam pelayanan publik.

“Diantaranya, terlaksananya isntrumen HAM dalam menjamin hak asasi manusia di daerah, menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar yang kuat yaitu Hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya,”kata dia.

Selain itu tambah Pangerang, untuk menuju Kota pelayanan publik berbasis HAM, adalah dapat memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sejalan dengan kebutuhan hak dasar yang tertuang pada UU No. 23 tahun 2014.

Namun untuk mewujudkan itu, Pangerang mengharapakan kersama dan dukungan dari semua stakeholder, termasuk perlindungan HAM.

“Dukungan dari stake holder, baik dari instansi terkait, tokoh agam dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM di Kabupaten/Kota,”harap dia.

Sementara, Kepala Kanwil Kumham Sulsel, Priyadi menuturkan, pertemuan rakor itu diharapkan dapat menghasilkan persepsi kesepahaman bersama dengan tujuan untuk meningkatkan hasil capaian kepedulian kabupaten/Kota terkait pemenuhan hak asasi manusia berbasis HAM dan bersumber dengam hukum yang jelas.

“Untuk memastikan apakah pembangunan hukum dan HAM telah dilaksanakan atau belum, baik itu pemenuhan kesehatan dan lingkungan, hak dan pekerjaan, masalah anak dan kependudukan, serta melihat berapa jumlah angka kriminalitas, serta berapa anak yang tidak sekolah,”bebernya. (***)