18 Anggota DPRD Sulsel Lakukan Hak Angket Terkait Kepemimpinan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman

Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah

Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah .

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mulai menggulirkan hak angket atau interpelasi terhadap sejumlah polemik yang terjadi selama pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Sulsel.

Ketua DPRD Sulsel HM Roem mengatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan perihal dua masalah, pertama serapan anggaran yang sangat rendah dan SK mutasi yang akhirnya dibekukan Kemendagri.

“Jadi tadi sudah rapat pimpinan, teman-teman pada prinsipnya sangat serius terhadap dua masalah. Kami di dewan tentu harapannya kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari,” kata Roem saat ditemui di ruangannya, Senin 13 Mei 2019.

Roem melanjutkan bahwa, tak ada tujuan lain dari penggunaan hak-hak dewan terhadap polemik yang terjadi selain untuk memberikan kepastian dengan dua masalah tersebut.

“Saya serahkan ke teman-teman (DPRD) untuk melakukan kajian, mana hak yang akan digunakan dan masalah apa saja menjadi urgen untuk digunakan hak itu,” tuturnya.

Selain itu, Roem juga ingin memastikan harmonisasi antara gubernur dan wakil gubernur yang belakangan diindikasikan tidak harmonis.

“Ini harus disampaikan secara terbuka apa masalahnya, kalau memang tidak ada masalah, kenapa SK mutasi dibekukan, itu kan ada masalah, jangan diperlihatkan seolah-olah tidak ada masalah,” katanya.

Melalui petisi surat yang digalang Fraksi Golkar bersama lintas fraksi seperti NasDem dan lainya menyatakan protes atas hal yang terjadi di Pemprov.

Dalam surat hak angket yang ditandatangani 18 anggota dewan dari 8 Fraksi berbunyi. Menyikapi kondisi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhir-akhir Ini di mana dualisme kepemimpinan telah nampak dan nyata diperlihatkan di hadapan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Salah satu misalnya adalah wakil gubernur Sulawesi Selatan membuat surat keputusan SK mengangkat dan melantik 193 pegawai eselon III dan IV Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dibatalkan oleh Gubernur dan Kemendagri,” isi bunyi surat petisi.

Anggita Fraksi Partai Demokrat, Selle KS Dalle mengatakan sangat wajar dewan menyikapi melalui hak angket untuk memintah kejelasan Pemprov Sulsel atas kegaduhan terjadi. (**)