Hak Angket Bukan untuk Menjatuhkan Nurdin Abdullah

Lima fraksi menyerahkan naskah pengusulan hak angket ke Ketua DPRD Sulsel Mohammad Roem.(foto:djournalist).

Lima fraksi menyerahkan naskah pengusulan hak angket ke Ketua DPRD Sulsel Mohammad Roem.(foto:djournalist).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Enam Fraksi di DPRD Sulawesi Selatan secara resmi menyerahkan naskah pengusulan hak angket ke Mohammad Roem sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Selasa 11 Juni 2019.

Yaitu Syahruddin Alrif (NasDem), Selle KS Dalle (Demokrat), Imbar Ismail (Hanura), Kadir Halid, Fachruddin Rangga (Golkar), Ja’far Sodding (PKS), dan Anas Hasan (Gerindra).

” Hari ini kami sudah serahkan naskah pengusulan hak angket ke pak Roem. Tujuan hak angket bukan untuk menjatuhkan Nurdin Abdullah (NA). Maka dari itu pemprov tidak boleh alergi,”ujar Kadir kepada awak media di DPRD Sulawesi Selatan.

Tapi lanjut dia, untuk memperbaiki pemerintahan agar mensejahterakan masyarakat.

“Harusnya gubernur dan wagub berterima kasih ke DPRD karena kami masih mau melihat adanya perubahan di pemerintahan,”katanya.

Setelah naskah hak angket diserahkan ke ketua DPRD Sulawesi Selatan, langkah selanjutnya unsur pimpinan melakukan rapat lalu diagendakan dalam badan musyawarah. Kemudian dilakukan rapat paripurna.

“Diparipurnakan tidak lewat bulan ini.
Paripurna untuk membuatkan pansus hak angket,”ucapnya.

Menurutnya, ada empat hal yang menjerat Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman. Yaitu Undang-undang ASN, Pemda, Administrasi Pemerintahan, dan perda dan pergub.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Fahruddin Rangga mengatakan, hak angket yang dilakukan oleh DPRD tak perlu diragukan. Apakah tetap berjalan atau tidak. Semua pihak kata dia, dapat berasumsi. Yang pasti dewan menunggu rapat paripurna.

Sementara anggota Fraksi PKS Sulawesi Selatan, Ja’far Sodding mengungkapkan hak angket jangan dipahami sesuatu negatif. DPRD kata dia, hanya berharap pengelolaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Salah satu contohnya masa pencopotan pejabat OPD harus diumumkan di media. Ini sesuatu yang keliru. Kalau memang ada kesalahan ada mekanismenya,”katanya. (***)