Ketua dan Waki DPRD Parepare: Pakaian Seragam Anggota dan Pimpinan DPRD Tercantum di PP nomor 18 tahun 2017

Menuai sorotan dari berbagai kalangan terkait anggaran pakaian Dinas Anggota DPRD Parepare senilain Rp. 398.5 juta, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir dan Wakilnya Rahmat Sjamsu Alam, pun angkat bicara.

Menuai sorotan dari berbagai kalangan terkait anggaran pakaian Dinas Anggota DPRD Parepare senilain Rp. 398.5 juta, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir dan Wakilnya Rahmat Sjamsu Alam, pun angkat bicara.

PAREPARE.DJOURNALIST.com –  Menuai sorotan dari berbagai kalangan terkait anggaran pakaian Dinas Anggota DPRD Parepare senilain Rp. 398.5 juta, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir dan Wakilnya Rahmat Sjamsu Alam, pun angkat bicara.

Kaharuddin mengatakan, anggaran yang diajukan ke ULP untuk seragam maupun pin, itu sudah melalui proses rasionalisasi, dengan mengikuti standardisasi harga sesuai atauran.

“Kita tidak serta merta mengajukan anggaran, pakaian seragam bagi Anggota dan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD,”Beber Kaharuddin, Rabu 12 Juni 2019 saat ditemui sesaat sebelum rapat paripurna dimulai.

Bersama PPK, Fatma Muhammad, Kaharuddin Kadir merinci, anggaran Rp 398.500.000 tersebut untuk pengadaan 125 pasang pakaian dinas bagi 25 Anggota DPRD Parepare.

Secara detail, anggaran tersebut dialokasikan untuk dua pasang Pakaian Sipil Harian (PSH), sehingga jumlah PSH sebanyak 50 pasang dikali nilai satuan Rp 1.7 juta. Total anggaran PSH Rp 85 juta.

“Nilainya sudah rasional, sesuai dengan standar harga yang berlaku dan peraturan walikota. Namun bisa saja turun sesuai hasil pelelangan,” ujar Kaharuddin.

PSH lanjutnya, digunakan untuk mengikuti rapat paripurna yang bersifat bukan pengambilan keputusan, seperti pengumuman.

Selanjutnya, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 25 pasang. Pakaian berupa jas dengan anggaran Rp 3 juta sepasang yang dipakai pada saat rapat paripurna istimewa atau kegiatan pelantikan ini hanya dianggarkan sekali dalam lima tahun. Total anggaran Rp75 juta.

Lanjut Kahar, Pakaian Dinas Harian (PDH) 25 pasang dengan harga Rp 1.5 juta sepasang, dianggarkan Rp 37.5 juta. Pakaian ini digunakan anggota dewan ketika melakukan kunjungan kerja.

Terakhir, Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp 2 juta sepasang, atau total Rp 50 juta. Pakaian lengan panjang ini dikenakan pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam menambahkan hal yang sama, selain empat macam pakaian dinas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggota dan pimpinan DPRD juga diwajibkan memakai pin emas. Di Parepare, pin emas anggota DPRD kurang lebih tujuh gram seharga Rp 5 juta, atau dengan jumlah keseluruhan Rp 125 juta.

“Sebenarnya dalam aturan, pakaian dinas antara Anggota dan Pimpinan berbeda tetapi kita seragamkan semua,” jelasnya.

Rahmat menjelaskan, pakaian seragam bagi Anggota dan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif. Pada pasal 12 PP tersebut tertera tentang aturan dan jenis-jenis pakaian seragam dinas bagi Anggota dan Pimpinan DPRD.

“Pakaian seragam atau pakaian dinas adalah perintah Undang-undang. Mengenai harga, kita jauh lebih di bawah dibanding daerah lain. Di Palopo dengan jumlah Anggota DPRD yang sama dengan Parepare tetapi jumlah anggarannya Rp 420 juta, kita Rp 398.5 juta,” ungkap Ato, sapaannya.

Saat ini, anggaran pengadaan pakaian dinas bagi Anggota DPRD Parepare dalam tahap proses lelang.