Diminta Dihentikan, Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Justru Dalami Materi Pokok

Wakil Ketua 1 Panitia Hak Angket DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat, Selle KS Dalle.

Wakil Ketua 1 Panitia Hak Angket DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat, Selle KS Dalle.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Hak angket DPRD Sulawesi Selatan untuk Pemerintah Provinsi tuai kecaman. Pasalnya sejumlah pihak menyarankan untuk menghentikan hak angket itu. Tetapi justru panitia hak angket mendalami materi pokok tersebut.

Wakil Ketua 1 Panitia Hak Angket, Selle KS Dalle mengatakan saat ini pihaknya fokus menuntaskan tahap pertama. Yaitu pendalaman dan pemetaan materi pokok angket yang terdiri dari lima point.

Pertama menyangkut realisasi APBD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023, kedua, kontroversi penerbitan surat keputusan wakil gubernur dan pelantikan 193 pejabat dilingkup Pemprov. Ketiga, terkait managemen PNS. Ditemukan banyaknya PNS yang melakukan mutasi dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke Pemprov pasca pelantikan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Kemudian keempat, terjadi kolusi dan nepotisme secara terang-terangan dalam penempatan dalam jabatan tertentu mulai dari eselon IV sampai tingkat eselon II, dan kelima, pencopotan Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, H.Jumras oleh gubernur tanpa melakukan klarifikasi atau investigasi lebih mendalam terkait kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan bersangkutan.

“Panitia angket belum masuk pada tahapan kedua, pemanggilan dan pemeriksaan para pihak. Kami masih mendalami materi pokok,”ujar Selle, Sabtu 29 Juni 2019.

Menurutnya, hasil pemetaan ini akan memudahkan panitia angket bekerja pada saat pemanggilan dan pemeriksaan para pihak.

“Karena akan jelas data dan informasi apa yang akan dieksplore, siapa-siapa yang akan jadi sumber data dan informasi, bagaimana cara menelisiknya, dan lain-lain,”ucap politisi dari Fraksi Demokrat.

DPRD Sulsel disarankan menghentikan Hak Angket karena menggunakan dasar pijakan yang tidak kuat. Bahkan Hak Angket justru berpotensi mencoreng nama baik DPRD Sulsel, apabila gubernur atau wagub jika dinyatakaan bersalah sebagai hasil Hak Angket ternyata menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika MK ternyata menerima gugatan atau memenangkan Gubernur karena ternyata dia tidak melanggar hukum dan tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, apa DPRD Sulsel tidak malu? Bakal mencoreng muka sendiri,” kata Yusuf Gunco, mantan anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar periode 2004-2014, di Makassar, Jumat 28 Juni kemarin.

Menurut Yusuf Gunco, Hak Angket sudah berjalan dan nantinya harus ada keputusan final. Anggota DPRD Sulsel harus bisa membuktikan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan gubernur atau wagub. Jika ternyata tidak bisa membuktikan, tentu bakal mencoreng nama baik DPRD Sulsel.

Peluang mencoreng muka sendiri sangat besar karena pijakan mengeluarkan Hak Angket tidak mendasar dan kuat. Pertama, tidak ada keresahan di masyarakat akibat kebijakan Gubernur yang melawan aturan sehingga merugikan banyak orang.

“Tidak ada masyarakat yang resah dan kemudian meminta bantuan DPRD agar turun tangan mengingatkan pemerintah. Hak Angket ini kan inisiatif DPRD Sulsel. Padahal mereka nanti harus menyelidiki hal-hal yang betul-betul sangat urgen dan berdampak luas di masyarakat,” katanya.

Menjadikan pelantikan 193 pejabat Sulsel yang dilakukan oleh Wagub untuk landasan Hak Angket juga janggal. Sebab sudah direvisi oleh Kemendagri dan kemudian mutasi dibatalkan. “Artinya itu sudah berakhir. Tidak bisa lagi dijadikan landasan pengajuan Hak Angket,” kata Ketua Partai Berkarya Kota Makassar itu.

Persoalan mutasi pejabat ASN dijadikan pijakan Hak Angket juga tidak mendasar. “Kalau cuma karena Gubernur Nurdin Abdullah yang mantan Bupati Bantaeng membawa ASN Bantaeng ke kantor gubernur, itu bukan kesalahan. Itu wajar karena Gubernur perlu percepatan untuk merealisasi program-program kerja,” tambahnya.

Dia mencontohkan bagaimana dulu Syahrul Yasin Limpo saat pertama menjabat gubernur juga membawa beberapa ASN eselon I dari Kabupaten Gowa ke provinsi. Sebagai mantan Bupati Gowa yang naik menjadi Gubenur Sulsel, wajar jika SYL membawa orang-orang yang sudah dia ketahui karakter dan kinerjanya.

“Jadi kalau pijakan Hak Angket soal pengangkatan 193 pejabat oleh Wagub, mutasi ASN, atau penyerapan anggaran, itu bukan landasan kuat,” tegas Yusuf Gunco.

Oleh sebab itu, Yusuf Gunco menyarankan agar DPRD Sulsel meninjau kembali Hak Angket. “Harapan saya sebagai orang yang mencintai Sulsel, Bapak-Bapak yang Terhormat Anggota DPRD Sulsel sebaiknya hati-hati mempergunakan Hak Angket karena bisa berujung pada pemakzulan,” katanya.

Sebab sejatinya Pemprov Sulsel merupakan mitra kerja DPRD Sulsel. “Kalau sampai pemerintahan Sulsel rusak, berarti DPRD juga rusak,” paparnya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan DPRD meninjau kembali Hak Angket senyampang masih baru proses awal. Jika memang tidak memiliki bukti kuat terjadi pelanggaran hukum oleh eksekutif, DPRD bisa menghentikan Hak Angket dan kemudian mengubahnya menjadi Hak Interpelasi atau hak bertanya.

“Pakai saja dulu Hak Interpelasi atau hak bertanya. Panggil Gubernur, panggil Wagub ke DPRD. Bicara blak-blakan. Nah kalau ternyata gubernur dan wagub tidak mau mendengar, silahkan dilanjut Hak Angket. Itu pun kalau sudah punya bukti cukup bahwa gubernur dan wagub melanggar hukum. Sebab DPRD dalam menggunakan haknya juga harus berjenjang,”jelasnya.