Fraksi Golkar dan PKS Berdebat Soal Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket

Panitia hak engket menggelar rapat di DPRD Sulsel tentang tata cara beracara hak angket.

Panitia hak engket menggelar rapat di DPRD Sulsel tentang tata cara beracara hak angket.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Dua panitia hak angket dari fraksi berbeda terjadi aksi debat cukup serius dalam pembahasan tata cara pelaksanaan hak angket yang digelar di DPRD Sulawesi Selatan, Senin 1 Juli 2019.

Dua panitia itu yakni Fachruddin Rangga dari Fraksi Golkar dan Ariyadi Arsal dari Fraksi PKS.

Bermula, ketika panitia hak angket yang berjumlah 20 orang dari 10 fraksi tersebut menggelar rapat untuk membahas tata cara hak angket 2019. Dalam rapat itu dipimpin langsung Ketua Hak Angket Kadir Halid (Fraksi Golkar), Selle KS Dalle (Fraksi Demokrat), dan Arum Spink (Fraksi NasDem).

Perdebatan dimulai ketika memasuki judul tata cara pelaksanaan hak angket. Pipink-sapaan Arum Spink mempersilahkan mengoreksi judul tata cara pelaksanaan hak angket itu.

“Kita mulai dari judul. Apakah ada tambahan kata atau tidak,”ujar Pipink.

Sejurus kemudian Ariyadi menginginkan ada kata ‘rapat’. Dalam lampiran keputusan pimpinan DPRD tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan hak angket.

Sedangkan Rangga mengusulkan tidak usah menggunakan kata ‘rapat’ didalamnya.

Selanjutnya perdebatan kembali terjadi pada saat memasuki batang tubuh atau pasal per pasal tata cara hak angket ini. Ariyadi tetap menginginkan saksi ahli tetap masuk dalam naskah ini. Sementara Rangga mengatakan tidak mesti.

“Saksi ahli ga usah dimasukkan dalam tata cara beracara hak angket. Apabila yang bersangkutan tidak hadir sebaiknya melalui kesepakatan saja,”katanya

Perdebatan kembali berlanjut ketika memasuki pembahasan dalam pasal 7 ayat 6. Yang isinya “dalam hal pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari oleh aparat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mohon dikoreksi kata sandera itu pimpinan. Itu diatur dimana?,”ujar Ariyadi.

Kemudian Kadir Halid menjawab “itu terdapat dalam UU MD3”. Lalu Ariyadi mengatakan rujukan hak angket berbeda dengan UU MD3.

“Ini tidak diatur dalam UU MD3 pak ketua,”tutur Ariyadi sambil melirik ke staf ahli DPRD Sulsel.

Sejurus, Rangga menjawab” Apa yang perlu dipersoalkan dari naskah ini. Apakah diantara kita ada pihak-pihak yang ingin menghalangi hak angket,”tanya Rangga.

Hingga pukul 16.00 WITA rapat ini masih berlangsung. Diketahui, Fraksi PKS merupakan salah satu fraksi yang menolak hak angket ini. Sebelum diputuskan bersama dengan fraksi lainnya untuk dibahas dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.