Terungkap Mutasi 193 Pejabat Pemprov Campur Tangan Tiga Staf Khusus Wagub Sulsel

Kepala BKD Sulsel, Asri Asrun Sahrun Said saat menjalani pemeriksaan hak angket DPRD Makassar

Kepala BKD Sulsel, Asri Asrun Sahrun Said saat menjalani pemeriksaan hak angket DPRD Makassar.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Kepala BKD Sulawesi Selatan, Asri Sahrun Said memberikan keterangan terkait mutasi 193 pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan yang terjadi pada bulan Mei lalu. Dimana dalam mutasi itu terdapat kesalahan prosedural.

“Saya tidak tahu mengapa jumlahnya bertambah. Karena saya tidak dilibatkan. Dari 79 orang bertambah menjadi 193 orang,”ujar Asri ketika diperiksa dalam sidang hak angket yang digelar di DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo, Rabu 10 Juli 2019.

Dia mengetahui adanya penambahan nama-nama itu ketika dipanggil oleh tiga staf Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pada tanggal 29 Mei. Diruang staf khusus yang berada dilantai 3.

“Jam 12 malam saya dipanggil dengan tiga staf khusus itu. Bernama Rendra, Toteng, dan Rusdi. Lalu saya kaget adanya ratusan nama yang akan dilantik,”katanya.

“Kami ingatkan bahwa setahu saya selama lima tahun menjabat kepala BKD Bantaeng Belum pernah mutasi diatas seratus orang. Karena akan menimbulkan kegaduhan. Tapi salah seorang staf itu mengatakan sudah diteruskan ke pak Andi. Karena sore harinya sudah ketemu dengan pak Andi dan sudah final,”dia menambahkan.

Padahal kata dia, pesan Gubernur Nurdin Abdullah (NA) mutasi itu hanya terbatas. Diangka 79 orang saja.

“Penambahan itu terjadi ketika pak NA ke tanah suci. Bahkan sampai pelantikan, saya tidak pernah lihat itu SK. Tidak ada pula paraf dari saya.Hanya dari pak Wagub saja,”ucapnya.

Kemudian, Wakil Ketua 1 Panitia Hak Angket, Selle KS Dalle menanyakan saat pelantikan itu ditunda. Apa sebabnya.

“Tolong dijelaskan mengapa pelantikan itu ditunda,”katanya.

Lalu dijawab oleh Asri bahwa ada rekomendasi KASN tidak sesuai prosedural.

“Menyangkut kewenangan, prosedural, dan substantif. Setelah dilantik berubah menjadi 188 orang. Karena 46 lainnya tidak memenuhi syarat,”jelasnya.

Sebelumnya tadi pagi panitia hak angket memeriksa mantan Kepala Inspektorat Lutfi Natsir. (***)