Kepala BKN Sebut Pencopotan Jumras dan Pelibatan Staf Ahli Khusus Wagub Sulsel Melanggar

Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) Regional IV meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Harun Arsyad.

Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) Regional IV meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Harun Arsyad.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) Regional IV meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Harun Arsyad mengatakan, pencopotan Jumras dan pelibatan staf ahli wakil gubernur Sulawesi Selatan terkait penambahan pejabat yang dilantik dari 79 menjadi 193 orang adalah pelanggaran.

Hal itu disampaikan Harun saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus hak angket DPRD Sulawesi Selatan, Senin 15 Juli 2019.

“Saya ingin tanya pendapat saksi ahli. Apakah dalam kasus Jumras, dicopot tanpa dilakukan pembinaan dan penyampaian terlebih dahulu. Apakah itu dibenarkan atukah melanggar?,”tanya Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid.

Sejenak, Harun pun terdiam dalam menjawab pertanyaan itu.

“Harusnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak. Tapi kalau tidak melalui proses pembinaan dan langsung dicopot, itu namanya pelanggaran,”katanya.

Kemudian, Anggota Panitia Hak Angket dari Fraksi NasDem Sulawesi Selatan, Muslim Salam menanyakan campur tangan tiga staf khusus Wagub Sulawesi Selatan, yaitu Rendra, Toteng, dan Rusdi dalam melakukan mutasi dan pelantikan 193 pejabat.

“Saudara saksi, apakah dibolehkan dalam aturan staf ahli khusus dapat dilibatkan dalam mutasi dan pelantikan pejabat,”tanya Muslim

Kemudian Harun pun menjawab, hal itu tidak dibenarkan.

“Soal staf ahli ambil ahli. Tidak bisa dibenarkan. Dia bukan memimpin hanya mengelolah. Kalau bukan kewenangan tidak bisa Kepala BKN Sebut Pencopotan Jumras dan Pelibatan Staf Ahli Khusus Wagub Sulsel Melanggar. (***)