Dewan Makassar Gelar Rapat Paripurna Tentang Perubahan APBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna perihal pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap ranperda tentang perubahan APBD, di Kantor DPRD, Jalan .AP. Pettarani, Rabu 21 Agustus 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna perihal pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap ranperda tentang perubahan APBD, di Kantor DPRD, Jalan .AP. Pettarani, Rabu 21 Agustus 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.oom –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna perihal pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap ranperda tentang perubahan APBD, di Kantor DPRD, Jalan .AP. Pettarani, Rabu 21 Agustus 2019.

Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fasruddin Rusly, menilai nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2019, dianggap sangat penting bagi keberlangsungan penting dalam keberlangsungan dan keberlajutan pembangunan kota Makassar.

“Hal ini terkait dengan pencapaian target-target dan indikator yang telah direncanakan dalam APBD 2019 dan apa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019,”ujar Fasruddin.

Lebih lanjut ia menuturkan, PAD Kota Makassar, mengalami penurunan sebesar Rp. 24,62 miliar lebih, atau menurun sebesar 1,49%, yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp.1,64 triliun, di APBD pokok tahun 2019, dan APBD perubahan tahun 2019 ini ditargetkan sebesar Rp. 1,62 triliun lebih.

Menurutnya, bahwa Realisasi PAD sampi bulan ini memang sangat jauh dari target yang direncanakan. “Sehingga kami menghimbau agar Pemerintah Kota Makassar dapat mengambil langkah yang maksimal sehingga mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah sesuai yang direncanakan,” tutupnya.

Sementara itu, Jubir Fraksi PDI-Perjuangan Kota Makassar, A.Vivin Sukmasari mengatakan mempertanyakan persoalan dari sisi pendapatan untuk BPHTB dengan sistim zonasi nilai tanah yang cukup meresahkan masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena masyarakat masih banyak belum paham dengan pola zonasi yang dimaksud, artinya diperlukan rasionalisasi terhadap obyek yang dimaksud dengan melihat kondisi faktual di lapangan.

“Pendapatan Asli Daerah direncanakan mengalami penurunan sebesar 1,49%, penurunan tersebut akan berpengaruh pada menurunnya kapasitas dalam merespon berbagai kebutuhan pelayanan public yang memadai,”katanya.

Meski begitu, ia berpandangan bahwa menerima dan menyepakati konsep Rancangan Perubahan APBD 2019, dengan asumsi kinerja pendapatan belanja anggaran perubahan dapat lebih optimal dan tepat sasaran dengan tetap mempedomani arah kebijakan pemerintah Kota Makassar.

Diketahui dalam rapat tersebut, turut dihadiri oleh PJ Walikota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb yang mendengarkan langsung pandangan fraksi