Partai Koalisi Nurdin Abdullah Menunggu Sikap Pimpinan dalam Hasil Rekomendasi Hak Angket

Anggota Panitia Hak Angket, Alimuddin (kiri depan).

Anggota Panitia Hak Angket, Alimuddin (kiri depan).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Dua partai koalisi Gubernur Nurdin Abdullah (NA) yaitu PDI-Perjuangan dan PKS menunggu sikap dari pimpinan DPRD dalam menyikapi hasil rekomendasi panitia hak angket dalam rapat paripurna pada Jumat 23 Agustus lalu.

“Ya, kami sih lihat bagiamana keputusannya. Kalau disepakati salah satu poin maka akan dilanjutkan melalui rapat paripurna pengambilan keputusan,”ujar anggota panitia hak angket DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Ariyadi Arsal, 27 Agustus 2019.

Ariyadi menyebut, paripurna yang lalu belum menjadi produk DPRD. Karena baru merupakan paripurna pengumuman. Yang harusnya dihadiri 2/3 dan 3/4 dari 85 anggota dewan yang menyetujui hasil rekomendasi yang dibacakan oleh Kadir Halid sebagai Ketua Panitia Hak Angket.

“Makanya kita tunggu saja rapat pimpinan selanjutnya. Kecuali nanti ada yang berbeda pandangan,”katanya.

Diketahui, dalam berita acara penyerahan berkas laporan, dokumen BAP, dan bukti hak angket yang ditandatangani oleh Mohammad Roem, Kadir Halid, dan Arum Spink terdapat dua kesimpulan. Yaitu pertama, ada dualisme kepemimpinan pada pemerintahan Sulsel. Kedua, ada dugaan kuat, berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam penyelidikan dan fakta-fakta persidangan panitia hak angket menemukan telah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan dan perundang-undangan, serta adanya potensi kerugian negara.

Kemudian dalam rekomendasi nya menyampaikan laporan ini tentang kesimpulan dan temuan-temuan dari panitia hak angket ke pimpinan DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini kan poin hasil rapim sebelum paripurna pengumaman. Tapi kemudian pak Kadir bacakan tujuh rekomendasi,”ucapnya.

Adapun anggota panitia hak angket DPRD Sulsel, Alimuddin Jika Pimpinan DPRD ingin menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh panitia hak angket maka pimpinan DPRD harus melaksanakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan yang dihadiri 3/4 anggota untuk menyetujui apa yang direkomendasikan oleh Ppanitia. “Karena kalau tidak maka Pimpinan DPRD melanjutkan rekomendasi yang belum menjadi keputusan DPRD,”jelasnya.