Dewan Makassar Pertanyakan SK Parsial di Dinas PU Pada Tahun 2017

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Hanura Makassar Andi Amirullah Jaya.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Hanura Makassar Andi Amirullah Jaya.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com —  Komisi C bidang  Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, pertanyakatan adanya SK Parsial terkait pembayaran utang Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2017.

Menurut anggota DPDR kota Makassar,Andi Amirullah Jaya. pihaknya sempat persoalkan adanya SK Parsial itu. Sehingga, pihaknya minta Kepala Dinas PU untuk datang membahas SK Parsial itu pada pembahasan anggaran.

Dalam SK Parsial itu kata Amrullah, ada pembayaran utang untuk tiga dinas. Yakni Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Padahal, SK Parsial itu bisa digunakan kalau keadaan darurat.

“Jadi utang yang 19 miliar itu khusus di PU dan yang muncul di SK Parsial itu yang saya lihat memang tujuannya untuk pembayaran utang. SK Parsial ini keluar untuk membayar utang di 2017, ” kata Amrullah, Jumat 30 Agustus 2019.

Persoalannya kemudian terang Amrullah, adalah neraca per 31 Desember 2017 itu tidak ada utang Pemerintah Kota. Sekarang ini akan dilihat, apakah mereka sudah lakukan itu atau tidak perintah SK Parsial tersebut.

“Bahayanya lagi, kalau SK Parsial itu dilaksanakan dan tidak memasukkan ke dalam APBD perubahan, itu kan bisa jadi temuan. Nah inilah yang menjadi persoalan tentang SK Parsial itu,”katanya.

Olehnya itu, Amrullah berharap masih ada waktu sampai hari Senin untuk Kepala Dinas PU datang memberikan alasan tentang utang terkait SK Parsial.

“Jadi menurut saya SK Parsial itu boleh-boleh saja, tetapi dengan persyaratan pertama itu sangat urgent, sangat vital dan strategis.Termasuk first mayor, dan itu berdampak kepada multi efek, ” ucapnya.

Maksudnya lanjut anggota dewan Fraksi Hanura itu, yakni punya dampak ke masyarakat luas. Tapi kalau toh ini dibuat SK Parsial hanya untuk utang, dimana letak vitalnya dan letak strategis. Dimana dampaknya kepada masyarakat.

“Itukan harus menunggu sampai masuk di anggaran perubahan. kalau sudah masuk di anggaran perubahan, berarti tidak usah kita Parsial, memang nya ada apa di SK Parsial itu?, tanyanya.

Menurut dari Staf PU sendiri tambah Amrullah, itu ada perintah dari BPK. Tapi BPK itu diketahui bahwasanya sudah wajib dilakukab pembayaran utang kalau ada utang belanja.

“Tapi dia suruh kita membayar utang belanja dengan cara yang ilegal.bukan dengan yang legal. Bagaimana caranya legal itu harus dimasukkan ke anggaran perubahan. Bukan SK Parsial, kalau SK Parsial itu seperti first mayor, “bebernya.

Dengan demikian, pihaknya tidak mau mengambil keputusan karena belum ada penjelasan dari Kepala Dinas PU untuk menerangkan tentang SK Parsial itu. Apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau sudah dilakukan itu harus bicarakan.

“Kalau belum tanyakan di Pemkot kenapa belum dilaksanakan. Karena ini adalah surat Perwali yang keluar, kalau belum dilakukan Pemkot ada apa dengan Perwali yang dilaksanakan, ini kan serba hitam putih semua,”jelasnya.