Tak Ada SMA di Tanjung, Rudy Pieter Goni akan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sulsel

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni (RPG) menggelar reses masa sidang 1 tahun 2019-2020 di daerah pemilihannya. Yang dimulai sejak tanggal 8 hingga 11 November 2019. Sejumlah aspirasi pun telah menjadi catatan untuk dijadikan acuan dalam menyusun program kerja di APBD 2021 mendatang.

“Infrastruktur tidak begitu banyak yang dikeluhkan. Yang paling banyak dikeluhkan adalah air minum karena musim kemarau, pendidikan, dan kesehatan,”ujar RPG saat menggelar reses di Jalan Datu Museng,Jumat, 8 November 2019.

Ia mencontohkan, di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, sejumlah warga mengeluhkan tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) di tempat itu. Sehingga dengan adanya sistem zonasi, mempersulit mereka mengeyam pendidikan.

“Inilah yang nanti saya koordinasi dengan dinas pendidikan atau Gubernur Nurdin Abdullah,”katanya.

Hal lain, lanjut Sekretaris PDIP Sulawesi Selatan itu, menyangkut kesehatan. Konstituennya banyak mengeluhkan persoalan biaya BPJS yang meningkat. Termasuk Kartu Indonesia Sehat. Dimana kartu ini banyak dijumpai tidak tepat sasaran.

“Persoalan ini nanti saya koordinasi dengan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Yaitu pak Andi Ridwan Witri, Samsu Niang, dan Sarce Bandaso,”ucapnya.

Kegiatan reses ini dihadiri sekitar 150 orang dan juga dihadiri Ketua PDIP Makassar, Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua PDIP Makassar Anton Paul Goni, dan Bapilu PDIP Makassar, Raisul Jais.