Ajiep Padindang Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Padindang mendorong pengurus asosiasi LPM dalam mengawal realisasi program penyaluran dan kelurahan ke seluruh kabupaten dan atau kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2019.

Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Padindang mendorong pengurus asosiasi LPM dalam mengawal realisasi program penyaluran dan kelurahan ke seluruh kabupaten dan atau kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2019.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Anggota Komisi IV DPD RI, Ajiep Padindang mendesak pemerintah menunda kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan tersebut dianggap bukan satu-satunya jalan keluar mengatasi defisit anggaran.

“Tetap dalam sikap dan pandangan tidak setuju kenaikan iuran BPJS, dan meminta pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif iuran BPJS, sampai terbenahi manajemen BPJS dan RS pelaksana, terutama RS pemerintah daerah,”ujar Ajiep, Selasa, 19 November 2019.

Alasannya kata dia, pertama; beban biaya hidup masyarakat yang bertumbuh sangat lambat, terutama kelas menengah dimana satu orang kepala keluarga bekerja menanggung iuran untuk semua anggota keluarganya. Kedua; Sharing Pemda untuk menutupi selisih data penduduk yang ditanggung gratis oleh pemerintah pusat, akan terbebani pembayaran melalui APBD yang tumbuhnya PAD mereka hanya rata-rata 5 sampai 6 persen.

“Akan sangat dirasakan beban oleh pemerintah daerah,”katanya.

Dan Ketiga; data masyarakat miskin yang ditanggung pemerintah belum baik dan pelayanan RS yang belum maksimal, seharusnya dibenahi terlebih
dahulu.

“Pemerintah diminta untuk menambah subsidi ke pada BPJS, melalui alokasi anggaran APBN,”jelasnya.