Ini Komentar Dewan Makassar Soal Pencopotan 12 Sekcam

Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir

Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar angkat bicara ihwal putusan Pemerintah Kota Makassar yang mencopot dua belas sekretaris camat (sekcam), satu camat serta dua kepala bidang (kabid).

Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir dari Partai Golkar mengemukakan, yang berhak melakukan penyelidikan atau penyidikan pada kasus pelanggaran pemelihan umum (pemilu) adalah Bawaslu. Sementara kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diperiksa Bawaslu.

Hasilnya pun dari Bawaslu kata Wahab tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap lima belas ASN tersebut. Sehingga tentu dengan adanya putusan pemecatan ke belasan ASN menjadi tanda tanya besar.

“Kenapa dikemudian hari baru muncul ada rekomendasi lain. Pertanyaannya, kenapa ada orang diputus dalam sebuah perkara oleh dua pengadilan yang berbeda dan keputusan yang berbeda. Tidak boleh dong, mana asas keadilannya?.” tegas Wahab, Selasa, 19 November 2019.

Dengan adanya kasus pemecatan yang terjadi di lingkup pemerintah kota, tambah Wahab menjadi gambaran jika pemerintahan di Kota Makassar rusak. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI diminta segera turun tuk melakukan supervisi terhadap seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan di Kota Makassar.

“Kami mendesak Kemendagri RI segera turun melakukan supervisi terhadap seluruh kegiatan di pemerintahan di Kota Makassar. Tidak bagus ini, tidak ideal, dan tidak adil,” tegasnya.