Dewan Makassar Minta BPN Tegas

Ketua Komisi A bidang Pemerintahan, Supratman. Dalam kemitraan anggota DPRD Makassar dengan masyarakat. Yang digelar di SMA Negeri 12 Antang, Jalan Moha Lasuloro, Kelurahan Antang. kecamatan Manggala.

Ketua Komisi A bidang Pemerintahan, Supratman. Dalam kemitraan anggota DPRD Makassar dengan masyarakat. Yang digelar di SMA Negeri 12 Antang, Jalan Moha Lasuloro, Kelurahan Antang. kecamatan Manggala.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta tegas dalam permasalahan pengelolaan aset daerah. Agar tidak dikuasai oleh oknum-oknum tertentu.

Hal itu disampaikan dua legislator DPRD Makassar dari fraksi Demokrat yaitu Adi Rasyid Ali (Wakil Ketua DPRD Makassar) dan Ketua Komisi A bidang Pemerintahan, Supratman. Dalam kemitraan anggota DPRD Makassar dengan masyarakat. Yang digelar di SMA Negeri 12 Antang, Jalan Moha Lasuloro, Kelurahan Antang. kecamatan Manggala.

“Kami sudah memiliki Perda Fasum-Fasos. Kami berharap BPN tegas. Agar aset yang dimiliki pemerintah tidak dikuasai oknum-oknum tertentu khususnya pertanahan,”ujar Adi Rasyid Ali.

Ia berharap, dengan adanya perda ini kedepan tidak ada lagi permasalahan terkait aset yang dimiliki pemerintah. “Kalau tidak cepat disertifikatkan akan menimbulkan gejolak,”katanya.

Senada, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Makassar, Supratman mengatakan hingga saat ini banyak aset yang dimiliki pemerintah dikuasai oknum tertentu. Terutama dalam pembangunan perumahan.

“Jangan memberikan izin membangun sebelum aset 30 persen dikeluarkan. Daripada lahan itu dikuasai.Kalau toh tetap membandel maka izin PT nya dicabut saja,”ucapnya.

Ia mencontohkan, yang terjadi di SD Pajaiyyang. Dimana masih berproses alas haknya. “50 persen yang belum memiliki alas hak,”tutur Supratman.

Supratman pun menyahangkan dalam diskusi ini, Kepala BPN Makassar tidak hadir. Padahal ini sangat penting. Sebelumnya kata dia, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pun tidak hadir.

Menanggapi hal ini, Pelaksana tugas (Plt) Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah, Iswadi Padasi mengakui bahwa persoalan aset sangatlah rumit jika dibahas. Tapi pihaknya sudah berbenah.

“Kelemahannya adalah bukti dokumen yang sah. Tapi disisi administrasi kami sudah memetakan. Untuk mengeksekusi ada instansi terkait,”katanya.

Ia mengungkapkan, total aset yang dimiliki pemerintah kota Makassar saat ini senilai Rp 31 triliun. Mencakup diantaranya gedung, Randis, jalan, jembatan, drainase, dan pohon.

“Sedangkan untuk tanah senilai Rp 23 triliun,”jelasnya.

Lanjut Iswadi, yang tersertifikat baru 30 persen dari total aset sebanyak 4.000 titik. Termasuk jalanan. “Sekarang sudah 900 titik sertifikat kan,”ucapnya.