Ranperda Perseroda Akan Dikonsultasikan ke Kemendagri

Setelah final soal naskah akademik Perda Hukum Perusda. Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulsel, melakukan Rapat kerja membahas ranperda tertang perubahan bentuk hukum perusahaan Daeerah alias perusda menjadi perusahaan Perseroan (Perseroda).

Setelah final soal naskah akademik Perda Hukum Perusda. Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulsel, melakukan Rapat kerja membahas ranperda tertang perubahan bentuk hukum perusahaan Daeerah alias perusda menjadi perusahaan Perseroan (Perseroda).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  – Setelah final soal naskah akademik Perda Hukum Perusda. Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulsel, melakukan Rapat kerja membahas ranperda tertang perubahan bentuk hukum perusahaan Daeerah alias perusda menjadi perusahaan Perseroan (Perseroda).

Anggota Pansus, Ranperda Andi Januar Jaury Dharwis, mengatakan usai raker bersama perwakilan Pemprov Sulsel Senin 13 Pagi ini. Mendengarkan masukan dan saran berbagai pihak maka, produk hukum perseroan siap untuk dikonsultasikan ke Kemendagri.

“Setelah mendengarkan masukan dan saran. Besok 14 Januari, Pansus konsultasi ke Kemendagri. Dan Mendagri akan evaluasi, kalau sudah sesuai tinggal proses,” ujar Andi Januar, Senin 13 Januari 2020.

Politisi Demokrat Sulsel ini menjelaskan bahwa. Proses rampenda Perusda menjadi perseroan juga menyesuaikan dengan aspek di masyarakat. Selain itu, sesuai pendapatan daerah nantinya.

Dia meastikan perseroan akan kombinasi dengan UU 14 dan PP nomor 54 tahun 2017 juga UU perseroan terbatas.

“Ini tugas kami, setelah konsultasi ke Kemendagri kemewenagan kewenagan Gububernur sesuai regulasi mengatur,” sebut dia.

“Kami Dewan titipkan beberapa muatan yang tak bertentangan dengan UU. Tujuanya fleksalibel untuk kesejahteraan masyarakat. Kita kan mau profit dan membantu PAD,” sambung dia.

Dia berharap adanya perunahan perusda menjadi perseroan tak matikan pelaku usaha. Mesikpun juga usaha. Tapi meyakini ini menambah pendapatan.

“Ada beberapa ketentuan peralihan, ada pasal menyebutkan semua daerah menyesuaikan. Maka kepala Daerah punya konstribusi di dalamnya,” pungkasnya.

Senada anggota Pansus lainya. Rahman Pina menekankan bahwa, setelah rapat mereka sepekat sudah selesai naskah akademik. Dan sekarang masih ada beberapa hal belum diputuskan karena di kemendagri.

“Perdebatan struktur permodalan, tapi sudah selesai. Pertama, berapa hal harus disiapkan Pemprov ketika Perda ini jadi perseroan. Kedua, peran DPRD dalam mengawal ini. Serta ketiga, hal teknis lain apakah kepala daerah ikut menyetor modal atau tidak. Tapi sudah ada solusi,”jelasnya.