Temuan Dewan Makassar, 30 Perusahaan Tak Memiliki BPJS Ketenagakerjaan

Sidak yang dilakukan oleh anggota Komisi D DPRD Makassar Senin kemarin, 13 Januari di tiga perusahaan, menemukan ada ratusan karyawan yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Sidak yang dilakukan oleh anggota Komisi D DPRD Makassar Senin kemarin, 13 Januari di tiga perusahaan, menemukan ada ratusan karyawan yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyebut ada 30 perusahaan di Kota Makassar yang belum mendaftarkan karyawannya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Yang kami terima laporan yang belum terdaftar di BPJS itu ada sekitar 30 perusahaan,” kata wakil Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan, Fatma Wahyuddin saat ditemui. Selasa 14 Januari 2020

Dari hasil sidak yang dilakukan oleh anggota Komisi D DPRD Makassar Senin kemarin, 13 Januari di tiga perusahaan, menemukan ada ratusan karyawan yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Dimana di CV Daeng Kuliner Makassar ditemukan ada sekitar 365 orang karyawan yang belum terdaftar, di Sky Karaoke Latimojong terdapat 20 orang karyawan yang belum terdaftar, dan di 76 orang karyawan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Muhammadiyah Makassar yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun di BPJS Kesehatan.

“Yang sempat kami datangi kemarin baru tiga perusahaan. Katanya masih sementara dalam pengurusan. Dan untuk Poltekkes itu, dari 76 itu ada ASN didalamnya. Jadi secara ada Askes, jadi mereka itu tidak akan didaftarkan lagi karena nanti dobel,” terangnya.

Politisi Demokrat itu mengatakan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (20/1/2020) depan, dimana 30 pimpinan perusahaan itu akan dihadirkan untuk dimintai keteranganya.

Lalu kemudian setelah rapat itu digelar, perusahaan tersebut akan dipantau dalam satu minggu untuk melihat output dari hasil RDP tersebut.

“Kalau mereka tidak mengindahkan pemanggilan dan menindak lanjuti apa yang kami sidak, jadi secara otomatis surat ijin usahanya kami cabut karena tidak mematuhi peraturan. Kitakan selama ini mengimbau dulu, memberitahukan dan memperingati,” tutupnya. (***)