Dewan Sulsel Segera Sahkan Ranperda Perlindungan Sumber Daya Perikanan

Ketya Pansus Ranperda Perlindungan Sumber Daya Perikanan.

Ketya Pansus Ranperda Perlindungan Sumber Daya Perikanan.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan dalam waktu dekat akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan. Langkah itu dilakukan setelah melakukan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam waktu dekat akan dinaikkan ke rapat paripurna untuk pengesahan raperda ini menjadi Peraturan Daerah,”ujar Ketua Pansus Ranperda Perlindungan Sumber Daya Perikanan, Adi Ansar kepada awak media, Senin, 24 Februari 2020.

Menurutnya, ranperda ini sudah memasuki tahap finalisasi. Walau begitu, pihaknya punya rasa kekecewaan, sebab ruh dari Perda ini sebenarnya untuk melindungi masyarakat nelayan termasuk dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

“Sebenarnya kita sedikit kecewa karena ada improvisasi dengan penyusunan ranperda dengan menambahkan judul pemberdayaan nelayan. Hanya saja Kemendagri menganggap soal ketentuan pemberdayaan nelayan sudah diatur dalam Undang-undang 23 dan Peraturan Pemerintah, yang mengatur adalah kabupaten,”katanya.

Padahal, hampir semua kabupaten yang memiliki potensi perikanan memiliki keterbatasan baik personil, maupun pembiayaan. Selain itu rata-rata anggota dewan dari daerah memiliki komitmen yang sama, bagaimana memberikan porsi lebih besar terhadap pemberdayaan nelayan.

Pemberdayaan yang dimaksudkan disini, tambah dia, adalah mulai dari pendataan sampai kepada pemberian bantuan modal beasiswa dan seterusnya, tujuan ini ingin membantu daerah.

“Kementerian menyebut ini bukan kewenangan provinsi tetapi kewenangan kabupaten, jadi kita tidak bisa apa-apa. Kemudian ini judulnya berubah kembali menjadi ranperda tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan, untuk pemberdayaan nelayan dihilangkan,”kata politisi dari Fraksi NasDem ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Sulkaf S.Latief membenarkan adanya perubahan judul pada ranperda ini. Tapi setelah melakukan konsultasi dua kali ke Kemendagri akhirnya disepakati menggunakan judul Perlindungan Sumber Daya Perikanan

“Semula adalah ranperda perlindungan potensi perikanan dan kelautan. Tapi karena sudah ada yang mengatur maka menjadi perlindungan sumber daya perikanan,”katanya.

Langkah selanjutnya kata dia, diserahkan ke dewan untuk dilakukan pengesahan.