Dewan Makassar Gelar Rapat Penanganan Covid-19 Bersama Tiga Instansi

Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) via Aplikasi Zoom bersama Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial, BPPD dan Camat Mariso, pada Rabu malam, 25 Maret 2020.

Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) via Aplikasi Zoom bersama Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial, BPPD dan Camat Mariso, pada Rabu malam, 25 Maret 2020.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) via Aplikasi Zoom bersama Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial, BPPD dan Camat Mariso, pada Rabu malam, 25 Maret 2020. Rapat itu membahas perkembangan penanganan penyebaran Covid 19 di Makassar.

Rapat via Aplikasi Zoom ini juga dimonitor langsung Ketua DPRD Rudianto Lallo dan unsur pimpinan DPRD lainnya.

Di kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir mengungkapkan, dampak dari penyebaran virus Corona aktifitas masyarakat menjadi berkurang, untuk itu pihaknya telah berupaya menyiapkan logisltik untuk 10ribu Kepala Keluarga (KK) bagi masyarakat yang berhak mendapatkan.

“Penyebaran virus corona ini menjadi perhatian kita semua, oleh karena itu kita telah berupaya menyiapkan logisltik untuk 10ribu KK bagi masyarakat yang merasakan kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi penyebaran Covid 19 ini,”ujar Mukhtar Tahir.

Sementara, Kepala BPPD Muh Rusli dalam rapat via Zoom menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Kecamatan dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona dengan terus melakukan penyemprotan Disinpektan di 15 kecamatan, khususnya di wilayah zona merah atau di wilayah yang masyarakatnya
sudah ada yang terkena virus Covid 19.

“Kita masih butuh APD, alat dan bahan cairan disinfektan. Azupan gizi dan honor untuk tim yang turun langsung ke lokasi melakukan penyemprotan Disinfektan,” terangnya.

Mendengar hal tersebut, DPRD Kota Makassar akan mengbackup full apa yang menjadi keinginan Dinas Sosial dan BPPD tersebut.

Hanya saja, Komisi D juga meminta agar Dinas Sosial juga memberi perhatian lebih kepada pengurus dan pemandi dan penggali kubur jenazah yang meninggal akibat virus Covid 19 untuk diberi kelengkapan alat pelindung diri (APD), gizi yang cukup dan honor.

Diketahui, Rapat via Aplikasi Zoom ini dilakukan menindak lanjuti imbauan Pemerintah Kota untuk menghindari kontak langsung dan Bekerja dari Rumah (Work Form Home). (***)