Rapat dengan Dewan Sulsel, Nurdin Abdullah Bacakan LKPJ Melalui Video Conference

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun anggaran (TA) 2019. Pidato pembacaan LKPJ, dibacakan Nurdin Abdullah dalam sidang rapat paripurna bersama DPRD Sulsel melalui video conference, Rabu, 15 April 2020.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun anggaran (TA) 2019. Pidato pembacaan LKPJ, dibacakan Nurdin Abdullah dalam sidang rapat paripurna bersama DPRD Sulsel melalui video conference, Rabu, 15 April 2020.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun anggaran (TA) 2019. Pidato pembacaan LKPJ, dibacakan Nurdin Abdullah dalam sidang rapat paripurna bersama DPRD Sulsel melalui video conference, Rabu, 15 April 2020.

Pada rapat paripurna tersebut, sejumlah capaian Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel dipaparkan Nurdin Abdullah. Dari data TA. 2019 yang dibacakan mantan bupati Bantaeng ini sejumlah target belum terealisasi.

Seperti, pendapatan akhir Tahun 2019 sebesar Rp9,57 Triliun lebih, dengan presentase 96,48 persen yang bersumber dari  komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan lain-lain. Belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD TA. 2019sebesar Rp9,92 Triliun.

Selanjutnya,Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,14 trilun lebih atau 99,27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,16 trilun lebih. Kemudian, realisasi kelompok penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat mencapai sebesar Rp5,38 Triliun lebih atau 95,03 Persendari target yang ditetapkan sebesar Rp5,66 triliun lebih.

Sementara, realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp46,96 miliar lebih atau 55,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp84,60 miliar lebih merupakan pembayaran dana hibah dari pusat yang beralih pencairannya pada tahun 2020.

Realisasi Belanja Daerah hingga akhir TA 2019 sebesar Rp9,54 triliun lebih atau 96,15 Persen dari Target yang ditetapkan sebesar Rp9,93 triliun lebih. Dengan uraian, yaitu realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp6,85 Triliun lebih atau 97,69 Persen dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2,68 triliun lebih atau 92,45 Persen.

Realisasi Pembiayaan Daerah yang mencakup penerimaan pembiayaan sebesar Rp57,12 Miliar lebih atau 100 Persen merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA). Sedangkan, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50 miliar atau 100 Persen digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT Bank SulSelbar.

Menurut Nurdin Abdullah, laporan realisasi APBD dalam dokumen LKPJ hanyalah gambaran capaian pemerintah provinsi Sulsel di TA 2019.

“Ini merupakan gambaran capaian angka unaudited. Realisasi angka kongkrit (audited) baru dapat diketahui secara real, setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2019 dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan,”kata Nurdin Abdullah.