Wakil Ketua DPRD Makassar Minta Pemkot Serahkan Data Revisi Refocusing

Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin NH

Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin NH.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin NH meminta Pemerintah Kota Makassar segera menyerahkan data revisi refocusing anggaran senilai Rp 443 miliar untuk penanganan Covid-19.

Besaran anggaran tersebut baru diketahui dewan saat rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Makassar 2019-2020 melalui video zoom, di ruang paripurna DPRD, Senin 20 April kemarin..

“Kami baru mengetahui besaran anggaran Rp443 miliar itu kemarin saat rapat paripurna,” jelas Nurhaldin, Selasa 21 April 2020.

Pihaknya memberi waktu selama sepekan untuk Pemkot menyerahkan laporan penggunaan belanja anggaran tersebut.

“Satu minggu kita targetkan pemkot melaporkan data refocusing anggaran tersebut,” katanya.

Nurhaldin mengaku setuju dengan besaran anggaran untuk penanganan Covid-19 di Makassar. Bahkan angka Rp 443 miliar dirasa kurang.

DPRD menargetkan anggaran penanganan Covid-19 hingga Rp700 miliar.

“Kita setuju besaran anggaran tersebut tapi kita DPRD harus mengetahui dari dinas mana saja alokasi anggaran ini. Saya rasa anggaran Rp443 miliar ini kurang, kami target sampai Rp700 miliar untuk penanganan Covid-19 ini,” tutur politisi Golkar ini.

Ia berharap anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam masa pandemi ini. Banyak muncul warga miskin baru, ribuan pekerja dirumahkan dan di-PHK.

“Anggaran ini akan dialokasikan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang terdampak, seperti warga miskin, pekerja yang kena PHK,” tegasnya.

“Anggaran Dinas Sosial sebesar Rp158 miliar akan bisa membantu sekitar 60 ribu KK yang ada di Kota Makassar sampai bulan Oktober,” sambung Nurhaldin.

Banggar sendiri telah membentuk Pansus LKPJ Wali Kota. “Dan Ketua Banggar DPRD Makassar sudah menugaskan sekitar 25 orang dan 15 orang diantaranya sebagai Pansus LKPJ Walikota. Sekitar 1-2 minggu akan ketahuan hasilnya. Pansus bekerja secara virtual karena adanya pemberlakuan PSBB,”jelasnya.